Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Arthalyta, Tommy, dan Penjara 22

Penting +7 Mas Paman Mas Paman

Senin, 11 Jan '10 07:16

Tak ada yang baru. Semua orang tahu. Ada VVIP di rumah bui. Yang seolah menyentak adalah kasus Arthalyta. Ketika didatangi Satgas Pemberantasan Mafia Hukum di Rutan Pondokbambu, Jakarta Timur, dia sedang menjalani perawatan wajah di selnya.

Dulu napi VVIP semacam Tommy Soeharto juga mengalami perlakuan khusus. Antara lain di LP Cipinang dan Nusa Kambangan. Diberitakan, bahkan lebih dari sekali, ya tetap saja kasus beginian terjadi terus.

Dari mana kita menilik persoalannya? Jika kita menempatkan diri sebagai sekawanan serigala lapar maka yang terlintas di benak adalah keadilan versi kita -- kadang tak peduli kitab hukum. Pemidanaan kita tempatkan sebagai jalan pembalasan dendam. Ini seperti obsesi (dulu) menjadikan seorang presiden sebagai sasaran pengadilan rakyat. Siapa pun boleh menjadi hakim. Bila diterapkan di penjara, maka sesama napi boleh menjadi hakim pembawa amanat balas dendam. Ini mengerikan. Tidak beradab.

Padahal hukuman pidana, sebagai sebuah nestapa yang sengaja dijatuhkan oleh pengadilan terhadap seseorang agar dirasakan sebagai penderitaan, adalah sebuah pedagogi. Sebuah cara negara untuk mengajari khalayak ramai maupun sepi bahwa pelanggar hukum akan diganjar. Yang menjalani akan kapok. Orang lain jadi tak berani. Begitu harapannya.

Mulia, bukan? Bukan, eh iya. Di atas kertas begitu. Tapi dalam praktik pedagogi telah berubah materi: penjara adalah sebuah tempat untuk melembagakan hukum rimba. Peradaban hanya berlaku di luar tembok.

Hukum rimba itu adalah si kuat yang menang. Si kuat itu bisa karena reputasi kriminal (plus "kharisma"), sehingga menjadi "brengos" blok, dan bisa juga karena ekonomi (mampu membeli "brengos", ratip, sipir, bahkan kalapas). Bisa juga gabungan semuanya. Kalau membeli abal-abal (napi miskin dan lemah), itu pasti.

Maka untuk tahanan dan napi berduit, sebelum masuk harus ada advance team yang membereskan sejumlah urusan. Dari sisi yang mendasar, itu manusiawi. Kita pun mungkin akan begitu. Apapun kasusnya, kita cenderung tak siap jika langsung disatukan dengan penjahat jalanan sampai bromocorah. Bahkan dulu, setahu saya, tahanan politik pun menempati blok tersendiri.

Penjara di banyak tempat cenderung menjadi negara dalam negara. Di luar penjara ada kehidupan yang "bener" saja bisa menghasilkan lingkungan korup dan menindas, apalagi jika di luar tembok ada kehidupan yang sangat busuk. Kita selalu kehabisan akal untuk mengatasinya. Pun misalnya kita bisa menjadi Warden Henry Brubaker yang diperankan oleh Robert Redford.

© Foto: Kompas


Tag: Tommy Soeharto, Suap, korupsi, narapidana, tahanan, arthalyta
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Madonna meninggal dunia - Diskusi tata bahasa yang baik dan benar Sidak Kamar Ayin »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    free7 0 0
    Nampaknya antek2 ORBA masih kuat bertaring di negeri ini, katanya dulu malah cuma nama dan statusnya yang di bui, orangnya tetap kelayapan diluar , bagi para tahanan berduit itu
    Red-White Eagle 0 0
    Mas Paman: [Maka untuk tahanan dan napi berduit, sebelum masuk harus ada advance team yang membereskan sejumlah urusan. ] True. Before entering Nusa Kambangan, Bob Hasan sent several machines for polishing stones and some instructors to teach the inmates how to use it. The inmates were grateful and treated him respectfully.
    hamatamu 0 0
    dan saya masih mendengarkan radio, wawancara dengan MenKumHam; berikut petikannya di garis waktu saya di twitter http://imgur.com/EX3Hd.jpg

    kalau kata Arswendo, memang dari dulu seperti itu, contoh Cipinang misalnya, tidak ada yang rahasia disana kamar 1 sampa 5 itu pasti buat yang berduit. kalau Omar Dhani misalnya tidak punya duit ya, dapatnya sel biasa, semua sudah tahu dari pegawai rendahan sampai pegawai tinggi, termasuk yang bisa memasukkan atau memesan perempuan

    komentar saya; "Gila ya yang punya duit gak ada serinya" : D
    yusro 0 0
    MAu ngomong apa lagi kalo sudah begini ; ))
    iloenx 0 0
    yusro: tetap harus ada yang ngomong dalam situasi begini..... ; ))
    hamatamu 1 suka | 0
    iloenx & yusro, saran bijak dari Arswendo untuk Patrialis Akbar; "kalau mau maju harus pelan-pelan pak"
    tapi, saya kok ragu-ragu dia mau maju ya? dengan apologi bahwa si anu membawahi puluhan ribu karyawan dan sejenisnya, susah memang melawan sekumpulan orang yang duitnya meteran, pemerintahpun harus pikir-pikir ; ))
    iloenx 0 0
    kuncinya sebetulnya pada implementasi dan eksekusi hukuman mati. Jadi Ada dua hal di sini:

    1. Untuk implementasi: Sudah saatnya untuk semua kasus korupsi dengan nilai kerugian negara minimal Rp 100 juta, para pelaku dihukum mati. Ini melengkapi hukuman mati untuk kasus kepemilikan narkoba dalam jumlah tertentu.

    2. Untuk eksekusi: Semua terpidana mati harus dieksekusi maksimal tiga bulan setelah vonis memiliki kekuatan hukum tetap.

    2. Tidak akan banyak gunanya bagi dunia jika para koruptor itu dibiarkan hidup di dalam atau di luar penjara. percayalah.....

    iloenx 0 0
    hamatamu: Hukuman mati, hamatamu:, hanya hukuman mati kuncinya untuk siapapun yang punya uang meteran atau kilometeran..... : )
    conscientizacao 0 0
    iloenx: Hukum mati, seperti ini pak? http://politikana…r-harus-mati

    : D
    hamatamu 0 0
    iloenx, mungkin rehabilitasi gedung LP dari kantong pribadi napi juga? kalau Patrialis Akbar keheranan kok sepertinya aneh ya? ini kan sudah rahasia umum? jaman dia dulu di komisi III DPR-RI memang seperti apa?

    lagipula ini memang tradisi kan? kalau mau mundur ke jaman Omar Dhani juga pasti ada yang seperti ini bukan? mau mundur ke jaman apalagi? sekarang tinggal alasan pegawai LP yang menerima suap saja. kalau alasannya gajinya kurang sehingga harus menerima 'diberdayakan' oleh para tahanannya sendiri di dalam LP, apakah harus di dor juga?

    ini komentar copas dari http://www.politi…mment-150745 , bisa habis pegawai LP & penegak hukum kita ; ))
    alakazam 0 0
    hamatamu: eh, ndar, (hihihi, aneh nyapa orang lain pake nama sendiri), mau tanya, negara/hukum negara ini bisa gak sih mencabut kewarganegaarn seseorang...

    *mikir, daripada dipenjara, mending cabut aja kewarganegaraanya, sita semua hartanya, buang ke kutub selatan* : p
    krisnov 0 0
    iloenx:

    Sepakat !
    sawung 0 0
    waktu tommy buron itu die ditelpon sama bob hasan. bob hasan menyarankan supaya tommy menyerah dan dipenjara saja karena dipenjara lebih aman dan nyaman buat tommy.

    *begitu kabar burung yg saya dengar
    hamatamu 0 0
    tentang undang-undang kewarganegaraan anda bisa melihat UU 12 Tahun 2006 pasal 23

    tapi ada beberapa kasus menarrik seperti misalnya kasus Bung Pipit Rochijat waktu saya masih piyik dulu, banyak terima kasih untuk wasantara dan milis apakabar waktu itu.
    hnah, waktu itu landasan hukum untuk mencabut kewarganegaraan bung Pipit tidak ada maka jurus yang dipilih adalah jurus 'Frechtstaat', negara yang nakal, kuda-kuda pertama paspor bung Pipit 'disimpan', resmilah bung Pipit menjadi warganegara tanpa dokumen, maka ketika yang bersangkutan kerepotan meminta ijin tinggal di negara terntentu (bung Pipit waktu itu di Jerman Barat! dan ya masih ada tembok Berlin ceritanya waktu itu), nah karena tunduk pada perjanjian PBB maka sang warga negara tanpa dokumen tadi harus menerima dokumen dari negara tempat tinggal, kalau gak kan sama saja sebangsa demit

    saatnya beralih ke kuda-kuda dua, kalau yang bersangkutan menerima dokumen yang bersifat paspor, maka perwakilan berhak mencabut kewarganegaraan. sebab ada undang-undang, kewarganegaraan akan hilang bila si warganegara memegang dokumen bersifat paspor dari negara asing. yah begitulah.

    jadi anda menyarankan orang-orang yang duitnya meteran dan tak berseri ini jadi warga negara lain saja bung alakazam? #mrenges : D
    Striding Cloud 0 0
    hamatamu: "piyik" apa artinya?
    conscientizacao 0 0
    Striding Cloud: Bayi imut-imut? : D : ))

    #nyamber
    santos 0 0
    ada gak komentar dari KALAPAS-nya kalo dah ketahuan gitu
    alakazam 0 0
    hamatamu: ah, kalo aku pikir lagi, percuma juga mereka jadi warga negara lain.... paling duitnya juga berubah jadi duit negara lain...
    alakazam 0 0
    *cepet2 gali lubang di halaman belakang, buat nyimpen paspor, biar gak dijadiin bangsa dedemit*
    hamatamu 0 0
    alakazam, masih ingat bapak bajaj di Edi Tansil? apa kewarganegaraan dia sekarang ya? : D
    hamatamu 0 0
    alakazam, masih ingat bapak bajaj si Edi Tansil? apa kewarganegaraan dia sekarang ya? : D *fixed*
    alakazam 0 0
    hamatamu: Edi Tansil? Ejakulasi Dini Tanpa Hasil maksudmu : ))

    *ah, aneh sekali dunia ini, existensi manusia tergantung dari beberapa lembar kertas, hilangkan kertas-kertas itu, anda akan menjadi lebih mengenaskan daripada dedemit *

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: