Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 11 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 11
Status page | Arsip x

Sarapan Politikana: Hanya Ada di Indonesia 11

Penting +5 sarapan politikana sarapan politikana

Senin, 18 Jan '10 09:16

Bajaj mogok karena ban bocor di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (17/1). (antaranews.com).
Bajaj mogok karena ban bocor di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (17/1). (antaranews.com).

 

Bajaj mogok tidak aneh. Ban depan bocor bisa terjadi di kendaraan mana pun. Tapi bajaj ditinggal sopirnya, di tengah jalan protokoler... nah, ini baru unik. Sangking jarang terjadinya, sampai-sampai si bajaj tanpa tuan menjadi bahan tontonan pengguna jalan lainnya.

Lalu, adanya perbaikan jalan atau pun instalasi kabel juga bukan hal yang luar biasa. Hampir semua negara pernah melakukannya. Tapi, melakukan perbaikan atau pembangunan saat musim hujan dan tanpa perlengkapan keamanan bagi pekerjanya, nah... itu (sepertinya) hanya di Indonesia.

Saya jadi ingat dengan pembangunan jembatan busway di kawasan Semanggi. Saat melakukan pengelasan di jembatan itu, si pekerja tidak menggunakan berbagai peralatan keamanan. Padahal di bawah jemabatan itu, ratusan pejalan kaki dan kendaraan berlalu lalang.

Kok bisa? Ya mungkin karena orang Indonesia cenderung mengabaikan prosedur dan tidak adanya pengawasan yang ketat serta bersih.

Kejadian sopir bajaj itu juga tidak berbeda jauh. Kenapa dia berani meninggalkan kendaraannya di tengah jalan? Kemungkinan besar dia tidak melihat polisi di sekitarnya. Jadi taat hanya karena takut.

Mungkin untuk kita, yang memang hidup di Indonesia melihat hal seperti itu sudah biasa. Tapi bagi warga negara asing, belum tentu hal itu biasa di mata mereka. Dan bisa jadi, kejadian itu hanya ada di Indonesia. :D


Tag: bajaj
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Media Terkait:

    « Gajahmada Lelaku Laga Swadharma: Revolusi Nusantara III Mempersoalkan Bambang Soesatyo »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    pall 0 0
    Orang Indonesia memang sakti gitu loh.
    alakazam 0 0
    pasti sudah disembur air kembang mbah duku itu, jadi gak takut...
    yusro 1 suka | 0
    Indonesia aman, gak ada yang nyuri : )
    Riyono 0 0
    http://farm2.stat…e8c264_o.jpg
    sepertinya lebih mementingkan "murah" ketimbang memikirkan kalau-kalau ada punggung "patah"
    Mas Paman 0 0
    Mau orang jalanan mau petinggi, sama saja pola pikirnya : D
    arang 0 0
    Soalnya harga nyawa orang indonesia murah bang.
    Mahalan safety gearnya dari pada nyawanya.
    Ning 0 0
    kalau melihat fotonya ini dalam keadaan banjir, dalam keadaan darurat prosedur normal bisa dilanggar, speda motor pun boleh naik ke jalan tol..
    kinanthi 0 0
    arang: kadang para pekerjanya yang emang gak mau make peralatan safety. Nyawa mereka dihargai murah oleh mereka sendiri.
    Icarus 0 0
    Aih, berapa sih harga nyawa orang Indonesia? : ((
    boiga 0 0
    klo orang luar liat bajaj di tengah jalan gitu mungkin dianggep karya seni yg dipajang.. : D
    Spoil 0 0
    tapi isinya apa di dalam ? Bom ... ?

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: