Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

kami khan tidak punya kontrak politik dengan boediono dan sri mulyani… 29

Penting +3 imogiri imogiri

Jumat, 22 Jan '10 20:11

akhir-akhir ini, kata evaluasi koalisi begitu sering diucapkan oleh para petinggi partai demokrat, seiring dengan semakin memanasnya suhu di pansus century.

meskipun serangan balik pihak democrat ke arah pansus sudah dilakukan, yang berujung pada penarikan anggota pansus dari PKB dan PAN, namun tampaknya pihak demokrat masih saja merasa belum puas.

penempatan si poltak untuk merecoki anggota pansus yang lain agar tidak fokus pada pengungkapan kasus ini tampaknya tidaklah terlalu signifikan hasilnya, yang terjadi hanya membuat namanya semakin terkenal saja,  meski bukan makin terkenal karena prestasi dan kinerjanya sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan kepentingan konstituennya, tapi  kini orang makin kenal dengan dirinya, si poltak yang mengucapkan kata “bangsat” di gedung senayan.

evaluasi koalisi, kata itu sering diucapkan dengan mengacu pada sikap beberapa anggota pansus dari partai-partai peserta koalisi yang dianggap kritis kepada boediono dan sri mulyani, bahkan dinilai menghina atau menyerang mereka berdua.

sikap yang ditunjukkan oleh beberapa anggota pansus peserta koalisi itu, dinilai oleh para petinggi demokrat sebagai sikap yang menciderai koalisi, karena bagi para petinggi demokrat, peserta koalisi itu harusnya membela boediono dan sri mulyani, bukan malah kritis apalagi menyerang mereka berdua.

jujur saja apa memang seperti itu arti koalisi, sekedar menjadi bemper bagi pemerintah semata, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah harus dibela dengan cara apapun?

dan jika memang ingin bersikap kritis maka harus keluar dari koalisi?

apakah koalisi memang mensyaratkan ketundukan 100 % peserta koalisi pada keinginan sebuah partai tertentu saja?

bukankah koalisi yang dibangun oleh partai-partai itu artinya mereka punya posisi yang sejajar dalam hubungan koalisi itu, sehingga apapun tidak bisa sebuah partai peserta koalisi dengan seenaknya menghakimi partai yang lain, apalagi menuduhnya mengkhianati koalisi?

kadang muncul keheranan dengan melihat komentar-komentar yang diucapkan oleh si poltak dan kawan-kawan itu yang menandaskan bahwa koalisi berarti harus membela boediono dan sri mulyani itu, sebab jika petinggi demokrat mengartikan koalisi dengan cara berfikir yang mau menang sendiri dan terkesan ngawur itu, jangan-jangan akhirnya para partai peserta koalisi yang dituduh berkhianat itu akan menjawab tuduhan itu dengan cara berfikir yang sama dan ngawur juga :

” hei poltak, kami dulu itu koalisi dengan tanda tangan kontrak politik itu antara para ketua umum  partai, dan seingatku dulu boediono dan sri mulyani tidak ikut tanda tangan kontrak politik koalisi, ngapain kami harus membela mereka”

coba kalau seperti itu, kira-kira gimana ya jawaban si poltak dan kawan-kawannya?

 


Tag: koalisi, kontrak politik
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « "Cakil" Politik Bangsa GILA »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    botaksakti 0 0
    duh..........
    Agus PW 0 0
    botaksakti: acak-acak... : )) : )) : ))
    Agus PW 0 0
    botaksakti: acak-acak... : )) : )) : ))
    imogiri 0 0
    Agus PW: jangan gitu om, kasihani dikit lah, masak mo diacak2
    imogiri 0 0
    botaksakti: kejedor pintu om?
    Agus PW 0 0
    imogiri: ndak mas.. Tu Pakde botaksakti...

    ( apakah koalisi memang mensyaratkan ketundukan 100 % peserta koalisi pada keinginan sebuah partai tertentu saja ) Apakah ini udah dipikirkan saat kontrak kemarin ya.. ; ))
    imogiri 0 0
    Agus PW: apa kontrak poltik sempat dibaca ya sebelum ditanda tangani?
    botaksakti 0 0
    imogiri: pindahin cakil ke sini ???terbagngin codot ???imogiri: nggak kok, cuma "mataku keculek" tulisan itu.....
    Agus PW 0 0
    imogiri: mungkin tetep dibaca mas, tapi gak dipahami kale... beda kan?
    imogiri 0 0
    botaksakti: waduh, ya maap deh om
    imogiri 0 0
    Agus PW: syukur deh, minimal dibaca, ga rugi tukang ketiknya
    Agus PW 0 0
    imogiri: oya, sepakat pakde botaksakti.. bisa gak mas memperbaiki tulisan. judul ama beberapa huruf tuh... kasihan kan guru bahasa indonesia kita...
    imogiri 0 0
    Agus PW: bentar ya, dah pedes juga ni mata, he3
    botaksakti 0 0
    imogiri: saya yakin syakin-yakinnya gak dibaca....bahkan saya gak yakin kalau mereka bisa membaca....tapi kalu membaca anggka di duit....pasi mereka pintar.....
    Agus PW 0 0
    botaksakti: emang mereka loe kira tukang parkir apa?? gila loe ndro.. : ))
    botaksakti 0 0
    Agus PW: lebih buruk dari tukang parkir.....itupun kalau tukang parkir itu buruk....: D
    imogiri 0 0
    botaksakti: jangan2 di kontrak politik tu isinya cuma angka aja ya
    botaksakti 0 0
    imogiri: walah....menurut "penerawangan" saya.......bahkan tidak ada tulisannya sama sekali....bisa dibayangkan to....betapa "pintar"nya yang tanda tangan, pake manggut-manggut dan tersenyum lebar lagi....oh, ya, habis itu salaman lagi.....
    imogiri 0 0
    botaksakti: kayak cek kosong berarti ya om
    imogiri 0 0
    @ all : pamit dulu ya, tolong dijagain lo sempat
    boiga 0 0
    *tengok2 gak ada yg jaga.. : o

    nitip rating saja mas.. : )
    nisbi 0 0
    tapi kontak politik punya kan?
    anna' 0 0
    kami, siapa kami itu ?
    kesatuan aksi masyarakat imogiri ?
    Alhuda 0 0
    Sebenarnya Indonesia masih gamang dengan status koalisi ataupun Oposisi. Bahkan tentang pengertian metode penerapannya pun masih simpang siur...

    Sikap kritis peserta koalisi dilakukan dalam hubungan internal koalisi itu sendiri.
    krisnov 0 0
    Parah emang...mestinya kalo udah jadi wakil rakyat ya mengutamakan kepentingan rakyat bukan kepentingan partai atau koalisi.

    Red-White Eagle 0 0
    krisnov: [kalo udah jadi wakil rakyat ya mengutamakan kepentingan rakyat] But practically we have none of those. We only have representatives for the political party.
    imogiri 0 0
    anna': he3, singkatan baru nih, bisa dipopulerkan
    imogiri 0 0
    boiga: makasih om dah nengokin lapak
    Bocah nDeso 0 0
    Tapi kontrak thd kebijakan bailout Century yg sistemik itu ada khan ?.
    Sehingga HR pun harus tergeser dari Cawapres bbrp jam sebelum Deklarasi Sabuga dan JK pun diontang-antengke shg cerai dari duet winning team SBY-JK.
    Hebat juga ya, tiket dari kebijakan 'bailout Century yg sistemik' itu ya ?

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: