Kritik Terhadap SBY Sehubungan Dengan Pertemuan Di Istana Bogor 12
Minggu, 24 Jan '10 07:34
Seperti telah diberitakan bahwa SBY dan sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara antara lain DPR, MPR, KY, MK, dan MA mengadakan pertemuan di Istana Bogor, pada hari Kamis (21/1/2010). Pertemuan tsb dihadiri oleh Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MPR Taufiq Kiemas, Ketua DPD Irman Gusman, Ketua MA Harifin Tumpa, Ketua KY Busyro Muqoddas, Ketua MK Mahfud MD, dan Ketua BPK Hadi Purnomo.
Ternyata pertemuan SBY dan pimpinan lembaga tinggi Negara tsb telah menimbulkan polemik. Pertemuan tsb dinilai tidak sehat mengingat fungsi kontrol DPR terhadap lembaga kepresidenan yang sedang memanas terkait kasus Bank Century.
Sebelum kita mencermati berbagai kritik dari para tokoh masyarakat, ada baiknya kita cermati dulu apa yang menjadi latar belakang dan tujuan dari pertemuan tsb. Ide pertemuan tsb berasal dari dari Taufiq Kiemas Ketua MPR dan merupakan tindak lanjut pertemuan antar lembaga tinggi negara yang digelar di MPR sebelumnya.
Adapun hal-hal yang dibahas dalam pertemuan tsb antara lain adalah mengenai hubungan antar lembaga negara yang tidak saling menjatuhkan.
Salah satu hal yang paling dikritisi oleh para tokoh masyarakat dalam pertemuan tsb adalah pernyataan Presiden SBY yang meminta semua lembaga tinggi Negara agar sepakat untuk saling bersinergi, tidak abuse of power di luar batas wewenang yang diatur UUD 1945. SBY juga menyatakan bahwa bentuk parlemen Negara kita adalah presidensial dan bukan parlementer, oleh karena itu presiden tidak bisa dikenakan pamakzulan (impreachement) oleh DPR.
BERBAGAI KRITIK
Sehubungan dengan pertemuan presiden dan para pemimpin lembaga tinggi Negara tsb, timbullah berbagai kritik dari para tokoh masyarakat, di mana kritik tsb lebih focus pada pernyataan SBY seperti telah diuraikan diatas. Berbagai kritik tsb berasal dari tokoh-tokoh berikut ini:
Kritik dari Burhanuddin Muhtadi
Pengamat politik dari LSI (Lembaga Survey Indonesia) ini mengatakan bahwa pertemuan Presiden SBY dengan 7 pimpinan lembaga tinggi Negara di Istana Bogor tsb diduga merupakan upaya mengkooptasi secara halus kinerja Pasus Hak Angket DPR kasus Bank Century.
SBY juga dinilai akan melindungi Wapres Budiono dan Menkeu Sri Mulyani dari kasus Century Lebih lanjut Burhanuddin mengatakan ada gelagat SBY mulai mengantisipasi bola liar kasus Century, setelah menggertak akan mengevaluasi parpol koalisi, lalu mengumpulkan 7 pimpinan lembaga tinggi Negara(Warta Kota, 23/1/10).
Kritik dari Ray Rangkuti
Pengamat politik, Ray Rangkuti dalam diskusi "Membongkar Praktek Mafia Hukum" di Hotel Maharani, Jakarta, Jumat (22/1/2010) mengatakan: “SBY merasa perlu 'meredam' lewat pimpinan lembaga tinggi negara. Apa yang dilakukan SBY memberi sinyal bahwa penemuan-penemuan di Pansus sesuatu yang signifikan untuk menyeret berbagai nama." (detik.com:22/1/10).
Pertemuan di Istana Bogor kemarin menurutnya bisa dikatakan bentuk pendekatan secara personal SBY kepada para pimpinan lembaga tinggi negara setelah sebelumnya SBY sudah menyelesaikan negosiasi dengan partai-partai.
Dugaan 'meredam' petinggi lembaga negara itu menurutnya juga terbukti dari pembicaraan soal pemakzulan. Meskipun sepak terjang Pansus masih jauh dari upaya pemakzulan, namun SBY sudah membicarakan soal pemakzulan dan imbauan untuk tidak saling menjatuhkan sesama lembaga tinggi negara.
Kritik dari Irman Putra Sidin
Pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan: "Lembaga tinggi negara harus menjaga independensi dan kewibawaan. Ibaratnya, pihak berperkara ini bertemu dan dibungkus baju organ kekuasaan." Demikian kata Irman Putra Sidin saat berbincang dengan detikcom, Jumat (22/1/2010).
Irman menilai bahwa pertemuan Presiden SBY dengan pimpinan 7 lembaga tinggi negara di Istana Bogor tidak sehat di tengah fungsi kontrol DPR terhadap lembaga kepresidenan yang memanas. Pertemuan sebenarnya bisa dianggap silaturahmi biasa jika kasus Century tidak sedang dibahas DPR.
Kritik dari Wakil Ketua DPR, Anis Matta
Adalah hal yang sangat menarik jika kita melihat bagaimana pertemuan di Istana Bogor yang dihadiri oleh ketua DPR Marzuki Alie itu ternyata mendapat kritik cukup keras dari Wakil Ketua DPR Anis Matta.
Anis mempertanyakan kehadiran Ketua DPR Marzuki Alie dalam pertemuan Presiden SBY dengan lembaga tinggi negara. Untuk itu Pimpinan DPR berniat akan meminta Marzuki memberi penjelasan karena ia hadir di acara itu tanpa sepengetahuan pimpinan DPR lainnya
Anis menilai kehadiran Marzuki tidak mewakili institusi DPR. Bahkan perginya pun tidak pamit, padahal DPR adalah lembaga kolegial. Lebih dari itu, Anis mengaku, dia baru tahu kalau Marzuki hadir di Istana Bogor itu setelah menonton televisi (kebangetan juga nih, “Mang Juki”).
Rencananya, menurut Anis, pimpinan DPR yang lain akan meminta keterangan dari Marzuki.
Kritik dari wakil ketua DPR, Priyo Budi Santoso
Senada dengan Anis Mata, Wakil Ketua DPR lainnya, Priyo Budi Santoso mengaku kecewa dengan kehadiran Ketua DPR Marzuki Alie di pertemuan Istana Bogor. Marzuki hadir tanpa kesepakatan pimpinan DPR yang lain. Priyo pun membantah apa yang disepakati Marzuki di Bogor.
Menurut Priyo, ia menyesalkan adanya kesepakatan dengan para ketua lembaga tinggi Negara itu. Priyo menyesalkan, karena para pimpinan DPR lainnya tidak pernah diajak bicara secara lengkap sehingga itu bukan representasi pimpinan DPR.
Seharusnya, menurut Priyo, Marzuki mengajak semua pimpinan DPR untuk membahas masalah yang disepakati. Apalagi kesepakatan yang diminta SBY soal etika lembaga negara. Demikian kata Priyo saat ditemui wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/1/2010).
MENILAI KEBENARAN KRITIK
Untuk menilai sejauh mana kebenaran dari kritik terhadap pertemuan di Istana Bogor tsb, terlebih dulu marilah kita cermati tanggapan dari Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi. Tentunya sebagai Mensekneg kita tidak perlu heran jika tanggapan tsb mengandung bantahan terhadap kritik
Menurut Sudi Silalahi pertemuan tersebut hanya bersifat pertemuan komunikasi bukan konsultasi. Di dalam pertemuan itu, semua posisinya setara, tidak ada yang lebih superior," jelasnya lagi.
Sudi mengingatkan bahwa ide pertemuan antar pimpinan lembaga tinggi Negara bukan berasal dari Presiden SBY, melainkan dari pemimpin lembaga tinggi negara. Siapa lagi kalau bukan Taufik Kiemas ketua MPR dan juga pentolan PDI yang akhir-akhir ini makin akrab saja dengan SBY.
Selain kontra kritik dari Sudi Silalahi, cukup menarik juga jika kita cermati tanggapan dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie terhadap pertemuan di Istana Bogor tsb. Tanggapan Jimli cukup menarik karena terkesan lebih objektif dan netral, atau tidak memihak.
Jimly menilai tidak ada yang salah atas pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tujuh pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor. Menurut Jimli dia melihat pertemuan tsb sebagai hal yang biasa-biasa saja, positif-positif saja. Tapi pejabat negara harus menghindar dari persepsi negative. Kata Jimly saat berbincang dengan detikcom, Jumat (22/1/2010).
Masih terkait dengan hal tsb, Jimli mengingatkan bahwa khusus untuk lembaga peradilan, para hakim terikat oleh kode etik universal yang mengharuskan hakim 'bersikap independen' dan 'kelihatan independen'. Sehingga segala sikap yang bisa menimbulkan sangkaan tidak independen, termasuk lewat pertemuan dengan lembaga lain, sebaiknya dihindari.
Perkataan Jimli yang mengatakan bahwa khusus pimpinan lembaga peradilan harus bersikap independen dan terlihat independen perlu digarisbawahi. Soal independen inilah yang tampaknya menjadi sasaran kritik dari para tokoh masyarakat .
Terkait dengan hal tsb, tentunya sikap pimpinan DPR sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi control terhadap pemerintah harus benar-benar independen dan terlihat independen seperti yang dikatakan Jimli Asshiddiqie.
Masalahnya adalah jika pimpinan DPR yang berasal dari partai pemerintah itu hadir dalam pertemuan di Istana Bogor dengan tidak seizin, tidak pamit, dan tanpa setahu pimpinan DPR lainnya, dapatkah pimpinan DPR tsb bersikap independen dari pengaruh presiden ?
Salam sukses
Tag: SBY, DPR, lsi, MPR, mk, Taufik Kiemas, MA, Marzuki Alie, SUDI SILALAHI, PERTEMUAN DI ISTANA BOGOR, KY, BURHANUDIN MUHTADI, RAY RANGKUTI, PRIYO B, ANIS MATA
Terkait:
-
Polemik Antara Ketua MK vs Mantan Ketua MK
Senin, 25 Jan '10 20:42 -
Menanti Demo Petisi 28
Senin, 25 Jan '10 14:43 -
KPK Harus Tangkap Koruptor Bank Century
Senin, 8 Mar '10 21:55
Media Terkait:
Siapa saja yang merating artikel ini:
-
hadinur: Menarik
-
Goku: Menarik
-
enjoyaja: Inspiratif
-
NOS: Menarik
-
Wonggantenk: Menarik
-
ndableg: Bagus
-
Dh2L: Lucu
-
Harlan Eryandi: Bagus
-
Bocah nDeso: Terkini



KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI

Komentar:
Pembiaran mulut ember ruhut di sidang pansus, gertakan untuk evaluasi koalisi, & sekarang "koalisi" antar lembaga tinggi negara.
Yg terakhir itu "koalisi antar lembaga tinggi negara" kalau berhasil, bahaya dong.
Pake adat daerah mana ?
Rasanya Cikeas belum punya adat. Sejak kapan ?
Bisa gak bikin komik ttg rapat di istana Bogor ?
Silahkan login untuk memberikan pendapat