Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 15 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 15
Status page | Arsip x

Riset STRATOS Presiden SBY dapat Nilai C 1

rachmad yuliadi nasir rachmad yuliadi nasir

Rabu, 27 Jan '10 20:48

Seperti anak yang sedang bersekolah, setelah belajar dan ujian maka seseorang pengajar memberi nilai kepada murid/mahasiswa tersebut. Menurut Hasil kajian lembaga riset STRATOS terhadap Penilaian 100 Hari Kebijakan Presiden SBY dan Kabinet Indonesia Bersatu II selama periode 21 Oktober 2009 - 27 Januari 2010, maka pemerintahaan presiden SBY diberi nilai C.

Hal tersebut berdasarkan Hasil Riset Media Analisis, ada tiga dimensi penting dalam mengevaluasi efektivitas pemimpin baru, satu; mengamankan awal kemenangan, dua; meletakan dasar bagi perubahan, tiga; mengkomunikasikan visi.

Dari pemberiaan yang ada mengenai kebijakan presiden dan KIB II dinilai, kemudian pemberitaan yang sudah dinilai dikelompokan sesuai dengan bidangnya serta riset ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Pada pemberitaan media bahwa pemerintahan SBY darurat hukum, akibat bencana tersebut masyarakat kurang percaya pada pemerintah SBY, sehingga kredibilitas SBY menurun, jadi STRATOS memberi nilai C.

Demikian Hasil kajian Riset STRATOS yang di publikasikan di Jakarta, Rabu, 27 Januari 2010.


Tag: SBY, presiden, hukum, media, bencana, kredibilitas, kabinet indonesia bersatu II, riset, darurat hukum, riset media analisis, 100 Hari Pemerintahaan presiden, lembaga riset stratos, STRATOS
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Relasi State, Market dan Civil Society (di Indonesia): Dominasi Politik Neoliberal? Puisi "Gebleg"untuk (pemimpin) "Ndableg" »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Paul Oneil Simon 0 0
    Semestinya Nilai F itu memang cocok buat kepemimpinannya yang kurang jelas di bawah kemana arah bangsa nin yang tiap hari saya liat makin banyak saja kekorupan yang terjadi seperti di tempat kerja saya di bandara soekarno hatta ...? oknum aparat pemerintah yang mempersulit birokrasi.....? Sungguh ironi....!

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: