Politikana

Ini Baru Seratus Hari, Bung! 27

Bagus +3 Sri Kirana

Kamis, 28 Jan '10 15:40

Pengalihan lalu lintas, demonstrasi, pengamanan ketat dari pihak kepolisian, bentrok antara massa dan pihak keamanan, mewarnai berita-berita mengenai aksi unjuk rasa memperingati 100 hari berkuasanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Jilid 2. Tuntutan yang dibacakan para demonstran antara lain menumpas korupsi hingga ke akarnya, menolak perdagangan bebas dengan Cina,kejelasan skandal Century, menegakkan supremasi hukum, dan lain sebagainya.

Dari gedung MPR/DPR (atau lebih dikenal sebagai "gedung pantat" :p), lapangan Monas, Istora Senayan, sampai Istana Merdeka, demonstran berteriak, menyanyikan yel-yel, dan berorasi. Semuanya, saya saksikan dari layar televisi, sembari mengetik artikel ini.

Humm.... *ngelus jenggot* *disambit* (sok bijak loe! punya jenggot juga nggak!)

Biarpun sudah berjudul "Jilid 2", tetapi orang-orangnya cukup banyak yang berganti, dan sebagian besar, "katanya tidak kompeten di bidang yang ditugaskan". Lagipula, perubahan yang dituntut besar sekali. Coba kita runut satu per satu tuntutan para demonstran.

Pertama : Meringkus koruptor/basmi korupsi hingga ke akarnya.

Dari jaman VOC, Hindia Belanda, penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi 1998 sampai sekarang, korupsi itu seperti sudah menjadi kebudayaan yang dikatakan sebagai "TST" alias "Tahu Sama Tahu". Uang damai, pungli, praktek calo, dan berbagai pungutan yang bisa dikatakan sebagai "pelicin" untuk segala urusan birokrasi, dilestarikan dengan sebuah kata yang terdengar indah dan sepertinya cocok untuk mental orang Timur, "balas budi", "uang capek", dan lain sebagainya.

Kalau dilihat dari rentang waktu berkembangnya budaya korupsi ini, rasanya sulit untuk mengharapkan korupsi bisa dibantai tuntas sebersih-bersihnya hanya dalam waktu 5 tahun 3 bulan. Perokok yang baru mulai beberapa tahun saja sulit berhenti merokok, melepas kenikmatan yang dirasakan otak dan tubuhnya, bagaimana mereka yang korupsi? Sulit sekali untuk tetap bersih, untuk tetap menolak segala macam bentuk "tanda terima kasih" atau "amplop Proyek", apalagi berada di sebuah lingkungan di mana budaya korupsi itu sudah menjadi kejadian yang lumrah dan jamak dilakukan.

Seperti kata Soe Hok Gie, "Old habits die hard!", tetapi tidak berarti kebiasaan lama ini tidak dapat dimusnahkan. Hanya saja, menurut saya, adalah absurd untuk mengharapkan pemerintahan yang bersih hanya dalam 2 masa pemerintahan saja. Proses yang berkesinambungan dan pembuatan kebijakan yang saling mendukung upaya pemerintahan yang sebelumnya untuk mewujudkan pemerintahan bersih adalah hal yang esensial. Dan proses ini memerlukan waktu yang panjang, tidak bisa instan.

 

Kedua : Menolak Perdagangan Bebas dengan China

Perdagangan bebas dengan China, sepertinya menjadi momok yang menakutkan sekali bagi para buruh ataupun pelaku bisnis di Indonesia, begitu yang saya tangkap. Ketakutan ini saya rasa wajar. Cina punya pasar besar, Cina punya tenaga kerja murah, Cina punya pengaruh. Sementara Indonesia? Biarpun secara sumber daya kita menang dari Cina, secara kepintaran dan skill kita mungkin sama, tetapi bagaimana dengan pengaruh, image, dan pengelolaannya? Kita kalah di sana.

Saya rasa, perdagangan bebas dengan Cina sebaiknya tidak dilihat sebagai sebuah halangan bagi pelaku bisnis di Indonesia, melainkan dilihat sebagai tantangan dan juga sebuah batu loncatan bagi industri Indonesia sendiri. Apa yang bisa kita curi dari Cina? Apa yang bisa kita pelajari dari Cina? Dibandingkan dengan demonstrasi menolak perdagangan bebas dengan alasan melindungi industri dalam negeri, saya rasa lebih baik perdagangan bebas itu dilaksanakan saja. Industri dalam negeri kita sudah terlalu lama dimanjakan oleh kebijakan yang tidak memacu kreativitas dan meningkatkan kualitas produksi. Sudah saatnya industri Indonesia bangkit dan ikut bersaing dalam kancah global. Tunjukkan taring Indonesia, bukannya mengeluh doang!

 

Ketiga : Mengenai Skandal Bank Century

Membingungkan? Iya, bagi para masyarakat awam. Mengagetkan? Sangat, bagi orang-orang yang hitungan uangnya hanya mentok di angka ratusan ribu perhari, bahkan mungkin kurang. Uang sebanyak 6,17 trilyun rupiah, jumlah yang "mimpi pun tak berani" bagi kebanyakan orang, dikucurkan untuk menyelamatkan sebuah bank, demi menghindari "dampak sistemik" yang dapat menghancurkan perekonomian Indonesia.

Sudah terlalu lama adu pendapat, adu sindiran, dan drama-drama dagelan tak lucu para politikus berseliweran di media cetak ataupun elektronik. Yang masyarakat butuhkan adalah kejelasan akan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Tapi sepertinya elite kita terlalu sibuk mematut diri di cermin, memulaskan concealer dan bedak, serta mengucapkan kata-kata yang memusingkan, membingungkan, berbelit dan berkelok. Apa yang mau ditutupi? Fakta apa yang belum diungkap? Mengapa? Mengapa? Begitu banyak pertanyaan tak terjawab, dan makin lama, kasus ini mungkin masuk "peti es", saking lamanya tidak ada kejelasan dan apatisme publik yang meninggi.

Kasus dana Bank Century ini, hemat saya, memang harus diselesaikan secepat mungkin, meskipun cara-cara di luar koridor hukum yang berlaku tentu tidak dapat dibenarkan. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang berlaku dipertaruhkan, apalagi saat ini menurut jajak pendapat di beberapa media, popularitas SBY semakin menurun, dan skala kepuasan masyarakat terhadap kinerja SBY semakin menurun.

 

Keempat : Menegakkan Supremasi Hukum

Supremasi hukum. Barang langka di bumi Indonesia.

Supremasi hukum di Indonesia bisa diibaratkan sebagai sebuah celurit. Semakin ke pangkalnya, semakin tumpul dia. Semakin ke ujung, semakin tajam dia. Begitu juga dengan supremasi hukum di Indonesia. Yang berkuasa, yang berduit, yang memiliki "jaringan" dengan "penggede", bisa dipastikan supremasi hukum itu tak berlaku. Sementara maling ayam, maling kambing, pencopet di metromini, dan orang-orang yang bersembunyi di balik sebuah topeng seperti saya, tidaklah memiliki "perlindungan" yang dimiliki oleh para "penggede" itu. Kalau masuk bui, saya masuk ke bui yang sesak, kelebihan penghuni, lembab, dan pengap itu. Sementara para "penggede"? Ah, mereka terlalu agung untuk berbaur dengan penghuni lainnya. Bui mereka luas, berpendingin ruangan, memiliki fasilitas pijat, facial, karaoke, benar-benar pas dengan sebutan lain penjara, "hotel prodeo".

Itu baru seujung dari sebuah gunung es. Berapa banyak kasus pelanggaran HAM yang belum tersentuh pelakunya dan tidak pernah terselesaikan? Apalagi kalau kasus tersebut berhubungan dengan kelangsungan hegemoni penguasa, atau berhubungan dengan kepentingan seseorang yang "berpengaruh", atau berhubungan dengan kepentingan "saudaranya/keluarga besarnya penggede".

Berapa lama hal ini berlangsung? Sulit untuk dipastikan. Semenjak Orde Lama? Semenjak Orde Baru? Atau permulaan Reformasi? Atau lebih jauh ke belakang?

Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, itu katanya prinsip penegakan hukum di Indonesia. Tetapi bertahun-tahun, bergenerasi-generasi, kita lihat bahwa penegakan hukum itu tak pernah "duduk sama rendah berdiri sama tinggi". Duduk tidak sama rendah, dan ketika berdiri yang lebih rendah tak terlihat.  Apakah ini ekses "politik kelas" jaman Hindia Belanda dulu? Atau ekses mental feodalisme, "asal bapak senang"? Entahlah.

Menuntut supremasi hukum di Indonesia memang tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah. Ada saja celah yang bisa dimanfaatkan untuk lolos dari jerat hukum. Ada saja jalan yang bisa diambil untuk mengakali rasa keadilan masyarakat. Aparat hukum di Indonesia sendiri, masih bopeng-bopeng wajahnya, apalagi dengan adanya istilah "cicak vs buaya". Mafia peradilan, mafia kasus, dan mafia-mafia lainnya, bukanlah "anak kemarin sore" yang bisa dijerat dengan hanya dugaan dan prasangka. Lagipula, penegakan supremasi hukum juga dapat membahayakan rezim yang sedang berkuasa. Tidak terlepas kemungkinan kalau borok-borok mereka akan dibuka juga oleh para orang yang tertangkap. Dan kekuasaan yang digenggam di tangan pun hilang.

Sebagai warga biasa, saya hanya bisa memantau dan berharap, supremasi hukum itu akan segera berlaku di Indonesia. Biarpun terkesan masih "tebang-pilih", setidaknya sewaktu pemerintahan SBY jilid 1, sudah ada beberapa orang yang dibawa ke meja hijau dan mendapatkan hukumannya. Jilid 2 masih belum terlihat, karena masih kacau balau masalah pimpinan KPK dan lainnya. Berdoa saja semoga lebih baik.

 

Penutup

Sekilas opini saya dalam paragraf-paragraf di atas tentang poin-poin tuntutan para demonstran yang menurut saya masuk akal sekaligus absurd. Hal-hal yang mereka tuntutkan itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan dan bukannya tanpa efek samping (emangnya obat pelangsing?). Seratus hari baru berlalu, masih ada 4 tahun lebih masa pemerintahan SBY yang harus dijalani, dan masih banyak pemimpin-pemimpin lain yang akan datang.

Lagipula, tuntutan impeachment atau permakzulan (yang katanya lebih syari'i) menurut saya tidak masuk akal. SBY belum melakukan dan belum membuktikan apa-apa, belum saatnya dia dikembalikan statusnya sebagai warga negara biasa. (Presiden memangnya warga negara khusus, ya? Duh, mbulet deh!) Lihat kinerjanya 1-2 tahun lagi, baru kita bicara permakzulan (susah bener ngetik kata ini!).

Akhir kata, artikel ini bukannya tanpa kekurangan, tetapi penulis harap bisa menjadi bahan diskusi dan juga pemikiran bagi kita semua.

Tag: opini, tuntutan, century, impeachment, 100 Hari, SBY jilid 2, supremasi hukum, demonstrasi 28 Januari 2010, perdagangan bebas indonesia-cina
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace