Politikana

Menggagas 'Syafrie & Sri Mulyani' 24

Menarik +2 Bocah nDeso

Jumat, 29 Jan '10 15:04

 

Konstitusi yang berlaku hari ini di negara Republik Indonesia, membatasi masa jabatan Presiden hanya dua kali periode saja.

Sehingga pada tahun 2014 mendatang, jika tidak dilakukan amandemen terhadap konstitusi, maka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah tidak dapat mencalonkan lagi.

Hal ini, bagi partai Demokrat tentu merupakan masalah dalam menghadapi Pemilu dan Pilpres di tahun 2014 mendatang.

Dan, oleh sebab itu haruslah dicarikan solusinya.

 

Solusi yang pertama, melakukan amandemen untuk merubah pasal yang membatasi masa jabatan Presiden.

Dinamika perubahan dan tuntutan zaman seringkali tak lagi mampu diakomodir oleh konstitusi. Oleh sebab itu, perubahan atau amandemen terhadap konstitusi adalah sebuah keniscayaan.

Lembaran sejarah yang mencatat peristiwa-peristiwa telah lama berselang maupun yang baru saja terjadi di banyak negara lain pada belahan dunia manapun juga, amandemen terhadap konstitusi adalah hal yang diperbolehkan dan dimungkinkan oleh mekanisme ketatanegaraan.

Negara Amerika Serikat yang dianggap sebagai kiblatnya demokrasi, juga telah beberapa kali melakukan amandemen terhadap konstitusinya. Di belahan benua Eropa, negara Perancis sebagai salah satu misalnya, juga pernah melakukan hal yang serupa.

Di kawasan Amerika Latin, misalnya negara Venezuela, pada bulan Februari tahun 2009 melalui referendum juga berhasil mendapatkan persetujuan rakyatnya untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang berlaku di negara itu.

Di negara Rusia pun demikian pula, Presiden Dmitri Medvedev pada bulan Desember tahun 2008 telah berhasil mendapatkan persetujuan parlemennya untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi yang berlaku di negara itu.

Dasar pertimbangan utama dilakukannya perubahan atas konstitusi itu adalah untuk menjaga kestab ilan dan kesinambungan program pembangunan nasional.

 

Sebagaimana diketahui, konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa disebut dengan UUD 1945, juga telah beberapa kali mengalami perubahan terhadap struktur maupun isi dari Undang Undang Dasar tersebut.

Terhitung sejak tahun 1998 sampai dengan hari ini, tercatat setidaknya ada empat kali amandemen terhadap UUD 1945.

Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan yang dilakukan meliputi atas 9 pasal, yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, 21.

Amandemen Kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Perubahan yang dilakukan meliputi atas 25 pasal, yaitu pasal 18, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25E, 26, 27, 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30, 36A, 36B, 36C.

Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Perubahan yang dilakukan meliputi atas 23 pasal, yaitu pasal 1, 3, 6, 6A, 7A, 7B, 7C, 8, 11, 17, 22C, 22D, 22E, 23, 23A, 23B, 23C, 23E, 23F, 23G, 24, 24A, 24B, 24C.

Amandemen keempat disahkan tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan yang dilakukan meliputi atas 13 pasal, yaitu pasal 2, 6A, 8, 11, 16, 23B, 23D, 24, 31, 32, 33, 34, 37.

 

Maka, tak ada salahnya jika amandemen terhadap konstitusi dilakukan kembali, jika dengan itu akan memberikan dampak manfaat bagi kepentingan bangsa dan negara serta seluruh rakyat Indonesia, yang akan diperolehnya dari terjaminnya kesinambungan program pembangunan nasional.

Bukan tak mungkin, jika tak dilakukan amandemen malahan akan memberikan kemudhorotan yang lebih besar. Ketidaksinambungannya program pembangunan nasional akan memberikan dampak ketidakstabilan terhadap masa depan negara dan bangsa yang akan memperlambat peningkatan tingkat kesejahteraan hidup rakyat Indonesia.

Jadi, sah-sah saja jika dilakukan lagi amandemen atas UUD 1945, karena pada hakikatnya bukan hal yang tabu, apalagi tentu juga bukan sesuatu hal yang haram.

 

Nah, jika akan dilakukan amandemen yang kelima kalinya atas UUD 1945, maka sebaiknya juga dilakukan satu paket dengan revisi atas UU Pemilu.

Namun, bagaimana jika tidak dilakukan amandemen atas UUD 1945 dan revisi atas UU Pemilu ?.

 

Solusi yang kedua masih mungkin dijalankan, yaitu kaderisasi.

Sebagaimana diketahui, saat ini, partai Demokrat sangat tergantung atas sosok dan figurnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta sanak kerabatnya.

Boleh dibilang, hanya isteri beliau saja, ibu Kristiani Herawati Yudhoyono, yang terlihat paling potensial untuk dicalonkan sebagai Capres di tahun 2014 mendatang.

Edhi Baskoro Yudhoyono, atau mas Ibas, belum cukup matang untuk didorong langsung menghadapi kompetisi puncak yang hanya tinggal kurang dari lima tahun lagi terhitung mulai dari saat ini.

Sedangkan kakaknya, mas Agus, masih lama waktu dinas aktifnya di TNI. Mungkin, waktu terbaik bagi mas Agus ini sesudah mencapai jenjang karier puncak di organisasi TNI, dan setelah pension dari masa dinas aktifnya.

Memang selainnya itu masih ada beberapa sanak kerabat beliau yang aktif di kepengurusan partai Demokrat dan di dewan legislatif, seperti missal diantaranya adalah Hadi Utomo, Hartanto Edhie Wibowo, Nurcahyo Anggoro Jati, Agus Hermanto.

Namun, tanpa mengurangi rasa hormat, juga tanpa maksud mengecilkan dan merendahkan beliau-beliau, pertarungan puncak di Pilpres 2014 mendatang, rasanya bukanlah kancah arena yang tepat.

Mengingat lawan-lawan atau pesaing-pesaing yang akan dihadapi partai Demokrat di Pilpres tahun 2014 mendatang, bukanlah kelas yang sembarangan. Salah satu misalnya, Prabowo Subianto.

 

Prabowo Subianto, jika tak ada aral melintang dalam arti tak terjegal oleh aturan persentase minimal suara yang harus diraih oleh partai-partai pengusungnya, serta masih ada cukup umur, akan merupakan kandidat terkuat sebagai pesaing calonnya partai Demokrat di Pilpres tahun 2014 mendatang.

Oleh sebab itu, tentu partai Demokrat harus mengajukan calon yang setanding dan sebanding dengan Prabowo Subianto.

 

Didalam kepengurusan partai Demokrat, memang ada Marzuki Alie, Ahmad Mubarok, Freddy Numbery, Jerro Wacik, Taufiq Effendi, Hayono Isman, dan tokoh-tokoh kawakan yang lainnya.

Juga ada kader-kader muda yang potensial seperti Ajie Massaid, Ruhut Sitompul, dan lain sebagainya.

Juga tak lupa, ada bintang muda yang diprediksi akan bersinar terang cemerlang di masa depan, Anas Urbaningrum, yang sekarang menjadi ketua fraksi Demokrat di DPR.

 

Namun, tanpa mengurangi rasa hormat, juga tanpa maksud mengecilkan dan merendahkan beliau-beliau, rasanya bukanlah tokoh yang tepat untuk menandingi Prabowo Subianto di pertarungan melawan puncak di Pilpres 2014 mendatang.

 

Akan tetapi masih ada solusi ketiga yang dapat ditempuh Demokrat, yaitu rekrutmen tokoh dari luar internalnya partai Demokrat yang sudah ada pada saat ini.

Salah satu diantara tokoh yang diperkirakan akan dapat mengimbangi Prabowo Subianto adalah Syafrie Syamsuddin yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan.

Syafrie, saat ini memang masih dinas aktif di TNI dengan menyandang bintang tiga di pundaknya. Namun, diperkirakan tahun 2014 mendatang sudah pensiun, sehingga memungkinkan untuk dicalonkan.

Posturnya yang gagah dan atletis, wajahnya yang bersih dan ganteng serta enak dilihat, pembawaannya yang tenang, gestur dan gerak-geriknya menghayutkan, merupakan modal yang sangat cukup untuk menarik simpati konstituen.

Dimana sosoknya itu dapat membuat konstituen seolah akan diingatkan kembali kepada sosok figurnya Susilo bambang Yudhoyono di tahun 2004 yang telah lalu.

Kekurangannya hanya satu, sampai saat ini, track record dari tour of duty-nya hanya berkisar di dunia militer saja.

Namun, itu masih bisa diimbangi dengan pendampingnya sebagai Cawapres, haruslah dilihat publik sebagai sosok yang meyakinkan.

 

Salah satu diantara sosok yang mungkin tepat mendampinginya, adalah Sri Mulyani yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keuangan.

Penampilannya selama proses penyidikan kasus Skandal Bailout (Blanket Guarantee) atas Bank Century berhasil memberikan kesan kepada publik sebagai tokoh yang pakar dan professional yang tak mempunyai ambisi pribadi maupun kepentingan kelompok tertentu.

Penampilannya juga telah berhasil memberikan persepsi kepada kepada publik sebagai sosok yang innocence, serta dikesankan sebagai orang yang bersih dan baik.

Maka pasangan Syafrie Syamsuddin dengan Sri Mulyani, merupakan pasangan cocok untuk menghadapi Prabowo Subianto.

 

Dalam kata lain, jika di Pilpres tahun 2009 yang lalu, publik berhasil diyakinkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan siapapun juga, sekalipun berpasangan dengan sandal jepit, akan mampu mengalahkan pasangan dengan kombinasi yang manapun juga.

Maka bukan tak mungkin di di Pilpres tahun 2014 yang akan datang, pasangan Syafrie Syamsuddin dengan Sri Mulyani akan mampu menandingi Prabowo Subianto yang akan berpasangan dengan siapapun juga.

 

Keunggulan komparatif yang dipunyai oleh Syafrie Syamsuddin dengan Sri Mulyani dibandingkan dengan Prabowo Subianto, selama kurun waktu hampir lima tahun mendatang ini adalah soal liputan media.

Mereka berdua sebagai pejabat negara akan banyak diliput oleh media, sehingga akan lebih melekat di memori konstituen.

Belum lagi jika bicara di soal karya nyata, tentunya sebagai pejabat di pemerintahan, termasuk sewaktu menjadi Menteri dan Wakil Menteri selama menjabat ini, akan merupakan klaim prestasinya.

Dan hal itu dalam kampanye akan dapat dijadikan bahan perbandingan dengan karya nyatanya Prabowo Subianto yang dalam kurun waktu lima tahun ini tak menjabat apa-apa di pemerintahan.

Ditambah lagi dengan didukung oleh konsultan politik yang handal, seperti Fox Indonesia sebagai salah satu misalnya, maka pasangan ini dapat menjadi pasangan yang terkuat. Bukan tak mungkin, malah akan menempatkan Prabowo Subianto sebagai underdog dihadapan pasangan ini.

 

Masalahnya sekarang, akankah internal Demokrat akan bisa menerimanya ?.

Sebenarnya itu bukan persoalan pelik, karena pada dasarnya Demokrat tergantung dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Jikalau beliau sudah berkehendak, maka rasanya sangat kecil kemungkinan organ dan unsure dari internal partai Demokrat akan ada yang berani dan mampu menentang kehendaknya.

 

Maka, akankah Syafrie Syamsuddin dan Sri Mulyani dilihat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah sosok tepat sebagai penerusnya ?.

Dalam arti, apakah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyakini bahwa mereka berdua mampu berkomitmen untuk loyal dan setia serta mampu menjaga kepentingannya selepas beliau melepaskan jabatannya ?

 

Tentunya itu tergantung dari bagaimana Syafrie Syamsuddin akan bertindak selama menjadi Wakil Menteri Pertahanan dalam kabinetnya.

Dan, tak terlepaskan juga dari bagaimana sikap loyal yang akan ditunjukkan oleh Sri Mulyani dalam menjaga kepentingan beliau selama menghadapi proses penyidikan kasus Skandal Bailout (Blanket Guarantee) Bank Century yang sekarang sedang berlangsung ini.

Akankah Sri Mulyani mengecewakannya ?.

 

Wallahualambishshawab.

 

*

Catatan Kaki :

• ‘Jenderal Ganteng itu Capres 2014’, dapat diklik di sini .
• ‘Sri Mulyani, Wapres 2014-2019’, dapat diklik di sini .
• ‘Amandemen UUD 1945 dan Revisi UU Pemilu’, dapat diklik di sini .

*

 

Tag: Sri Mulyani, SBY, partai demokrat, prabowo subianto, Pilpres 2014, Syafrie Syamsuddin, Skandal Bailout Blanket Guarantee Bank Century
Sebarkan Facebook Twitter Digg Delicious MySpace