Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x

Dimana otakmu wahai budak Negara 20

Menarik +6 FF Haq FF Haq

Minggu, 31 Jan '10 05:27

"Gaji saya nggak masalah mau naik mau turun. Tapi kalau kita lihat komparatif dengan beban tugas atau dengan direktur perusahaan swasta itu jauh," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, di Gedung Depdagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jumat (29/1/2010).

inilah kutipan dari (http://www.detiknews.com/read/2010/01/29/164918/1289188/10/mendagri-gaji-pejabat-masih-jauh-bila-dibandingkan-direktur-swasta)

Saya semakin bingung bila ternyata menteri masih mau dibandingkan dengan para pegawai swasta. Padahal sudah jelas dalam KTP (jika punya ya) pekerjaan mereka adalah pegawai negeri dimana pekerjaannya adalah melayani kebutuhan negara (ngawur iki). Belum pernah ada ceritanya pegawai negeri ingin menjadi pegawai swasta, dimana banyak teman2 tau bahwa pegawai swasta atau pengusaha swasta memiliki otak Kapitalis (walau gak semua).

Dari pemikiran sederhana ini saya semakin yakin mereka menjadi menteri atau pegawai negeri bukan karena rasa bangga akan bisa melayani dan memberikan jasa seperti para pendahulu kita, melainkan untuk sebuah kepuasan dan pelampiasan untuk mempermudah mendapatkan sesuatu. Sungguh BODOH dan TOLOL, kalau mereka mau mendapat untung menjadi budak negara (seharusnya).

Mari kita liat opera menteri yang semakin lama semakin ngawur dan tidak tau mau kemana endingnya. Oh iya kalau ada opera berarti ada dalang-nya, nah itu yang saya tidak tau dan tidak mau tahu aslinya. Semoga esok menteri dan para pemimpin bangsa ini tau darimana dan untuk apa mereka ada disana.

Ingat ya pak menteri kalian juga bakal MATI, jadi puas-puasin aja mulu.....

 

*Maaf agak kasar...

:(


Tag: opini, gaji, menteri, BRUTAL
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Tertipu ngak ya? Mengkritisi vs ngedumel »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    free7 0 0
    Mungkin, dimana ada duit disitulah otakku berfungsi, gitu jawabnya : ))
    DANANsaja 0 0
    SANGAR.....

    : D
    Silhouette Man 0 0
    hukum rimba
    galuh29 0 0
    hahahahaha
    k4nj3ng 0 0
    Tidak bersyukur... udh diangkat jadi menteri, dapat fasilitas serba mewah, masih juga bilang gaji kurang.
    pujangga 0 0
    Ya harap maklum saja lah... karena memang sebatas itulah isi otak para pejabat di negeri ini. Mereka menginginkan fasilitas, kenyamanan dan gaji layaknya di negara maju tapi etos kerja dan tanggungjawab mereka layaknya di negara miskin dan terbelakang...

    jadi gak ada gunanya anda protes dan berteriak...toh mata hati mereka memang sudah buta dan telinga mereka sudah tersumbat...
    pujangga 0 0
    kalo kata para pejabat mah..."biarkan anjing menggonggong kapilah tetap berlalu"

    biarkan kritik dan protes menggema yang penting gaji tetap naik...
    GaraMata 0 0
    Ini karena menjadi pejabat negara bukan dilihat sebagai pengabdian.

    Tapi pengabdian memang sulit dilakukan jika keuangan kita pas-pasan.
    pujangga 0 0
    PENGABDIAN...kata itulah yang membedakan paradigma pejabat negara miskin terbelakang dengan pejabat di negara maju...
    FF Haq 0 0
    pujangga : iya juga ya kata "PENGABDIAN" itulah yang benar-benar membedakan.... Sampai-sampai beda jauh bgt
    : D
    isnan 0 0
    gaji pejabat itu memang dibawah gaji pegawai swasta, tapi fasilitas-2 lain nilainya melebihi gajinya. lihat bawa map/buku aja dibawakan oleh asisten, duduk pun diatur, kalau lewat jalan raya dikawal...
    FF Haq 0 0
    isnan :Makanya mereka itu ndak punya otak dan akal dangkal.... Jadi benar-benar kasihan aku sama mereka
    wakakakaka
    : D
    krisnov 0 0
    Muka gratisan...he.he.he.

    - Rumah gratis,
    - biaya perawatan rumah gratis,
    - mobil gratis,
    - bbm gratis,
    - beras dan lauk pauk gratis,
    - anak bini dapat tunjangan,
    - telpon gratis,
    - air gratis,
    - listrik gratis,
    - berobat gratis,
    - jalan-jalan gratis,
    - pengawalan gratis, dll.

    Benar-benar sistem penggratisan yang sangat konyol...!!
    prabu revolusi 0 0
    klo g mau ngabdi bwat rakyat....sono ngabdi bwt kejayaan kapitalisme yg sedang menggerogoti bangsa ini....
    krisnov 0 0
    prabu revolusi: mereka emang ogah jadi abdi rakyat...maunya jadi abdi nafsu syaiton...he.he.he.
    botaksakti 0 0
    krisnov:: D
    botaksakti 0 0
    free7: maksudnya Tadz????: D
    krisnov 0 0
    botaksakti: he...he..he..udah hilang semangat misohi penjabat ya ?

    Ketoke bar ngerungoke omongane SBY "Kritik itu boleh...tapi tidak mengumpat" he.he.he.
    Paul Oneil Simon 0 0
    yang jls otak saya ada di kepala saya pak...wkwkwkwkwkwkw
    FF Haq 0 0
    krisnov : Urusannya sama kita apa ya????

    wakakakaakaka : D

    Dia bilang begitu soalnya gak bisa mengumpat (Karena tubuhnya yang besar) : D

    *Peace pak BeYe

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: