Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Jeweran untuk Golkar dan PKS 34

Menarik +8 yusro yusro

Rabu, 3 Feb '10 13:59

Rasa gerah Partai Demokrat menyikapi polemik pekazulan, nampaknya sudah sampai ke ubun-ubun. Sekjen PD Amir Syasuddin, tegas-tegas mengancam Golkar dan PKS. “SBY akan memberi sanksi kepada partai koalisi yang bertingkah aneh,” kata Amir, kepada detik.

PD sebenarnya bisa memahami wacana pemkzulan, selama yang melemparkan adalah partai oposisi. Hal itu dianggap sebagai dinamika demokrasi. Tapi ketika partai koalisi ikut meneriakkan. Amir menganggap hal Itu aneh. Partai koalisi yang ikut berteriak itu dianggap tak tahu konstitusi, dan secara nalar tak bisa diterima.

Amir menilai beberapa partai koalisi bernafsu mengincar beberapa posisi penting, karenanya mereka memanfaatkan isu pemakzulan. "SBY diam tapi mengamati, masa kita biarkan ada cara seperti ini dilakukan orang yang mengaku koalisi. Ayo kita lihat, jangan sampai mereka terlambat menyesali," ujar Amir.

Beberapa waktu lalu memang kader Golkar dan PKS memang membuat pernyataan yang bisa dikesankan mendukung pemakzulan. Bambang Soesatyo dari Golkar, misalnya bilang mengapresiasi cita-cita Partai Gerindra untuk memakzulkan presiden SBY. Meskipun Aburizal Bakrie ketu Golkar membantah bahwa Golkar mendukung pemakzulan.

Anis Matta, kader PKS juga pernah bilang dalam kasus Century, PKS bukan pada posisi menjatuhkan apa membela seseorang. “Kalau me­mang fakta-fakta itu mengarah pada proses pemakzulan, tentu PKS tidak bisa menghalang-halanginya dong,” ujar Anis dalam wawancara dengan Rakyat Merdeka.

Apakah 2 pernyataan kader partai koalisi itu yang membuat SBY akan memberikan sanksi? Entahlah. Terus sanksi apa yang bakal diberikan kepada Golkar dan PKS? Bila merujuk pemerintahan sebelumnya, SBY memang tak segan untuk mencopot menteri yang berasal dari partai pendukung. Yang paling ramai polemiknya adalah ketika Mencopot Yusril Izha Mahendra dari Bulan Bintang dan Hamid Awaluddin dari Golkar. Apakah model reshuffle kabinet akan dipilih lagi sebagai cara menjewer partai koalisi? Kita lihat saja.

 

Foto dari sini


Tag: Golkar, partai demokrat, PKS, Aburizal Bakrie, Ancaman, Bambang Soesatyo, SANKSI, Amir Syamsudin, partai koalisi, Anis Matta, resuffle kabinet, dijewer
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Peneliti BPPT mengkhawatirkan kualiatas bahan baku air yang buruk membentuk senyawa penyebab kanker dalam air produksi perusaaan air minum di Jakarta Keluhan Tentang Keluhan »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    TRIMO 0 0
    Jangan takut PKS dan GOLKAR...jabatan tidak ada yang abadi, katakan benar dan dukung kalau benar serta katakan salah dan tolak kalau memang menyalahi aturan hukum.....Kekuasaan, Jabatan dll Allah yang menentukan bukan SBY atau si Amir, kita nggak tahu apa yang terjadi kedepan......
    ndableg 0 0
    emang kudu koalisi buta yah?
    yusro 0 0
    ndableg: koalisi itu artinya kudu manut : ))
    Red-White Eagle 0 0
    Life ain't all balance sheet and ledger books. Life, and business, and politic, has to do with respect. Once a political party stop respecting their commitment, in this case a coalition, it becomes worse than the Mafia.

    The Mafia at least still has their code of honor.
    kinanthi 0 0
    Red-White Eagle: one of the codes, omerta?
    : D
    ndableg 0 0
    Red-White Eagle: any related with 'tidak ada teman atau musuh abadi dalam politik' ?
    yusro 0 0
    TRIMO: Saya kira kalau SBY berani memberikan sanksi kepada partai koalisi yang dianggap bandel dengan pencopotan menteri dari partai tersebut. Malah tidak akan membuat mereka kapok. Malah partai "oposisi" yang akan dapat manfaat.
    Red-White Eagle 0 0
    ndableg: True. That's what makes today's politic so dirty.
    siswo 0 0
    Golkar dan PKS = Musang berbulu domba...
    siswo 0 0
    Atau = berbulu Banteng..
    TRIMO 0 0
    siswo: ibaratnya.....nek mitrane salah masak membela dg membabi buta
    Red-White Eagle 0 0
    TRIMO: From the politicians' point of view, it's not a matter of right or wrong. It's a matter of profitable or not.
    TRIMO 0 0
    Red-White Eagle: 100% correctly
    FF Haq 0 0
    Namun saat kepentingan dan kepercayaan Rakyat menjadi taruhan para parpol koalisi, apa yag akan dilakukan ya????

    Menyelamatkan diri dengan ikut arus atau mengambil resiko.

    : D
    Harlan Eryandi 0 0
    yusro: yg belom masuk angin .... dijewer bang, ujung2nya ada pembelokan rekomendasi. : p
    yusro 0 0
    Harlan Eryandi: lha itu juga cuma teriak cari posisi tawar je : ))
    Dildaar 0 0
    koalisi tidak harus membuta, kalau memang tidak setuju scr pribadi dan organisasi keluar aja drpd nggak sopan ngaku teman tp menusuk...
    Red-White Eagle 0 0
    Dildaar: http://politikana…mment-164472
    Red-White Eagle 0 0
    Dildaar: and http://politikana…mment-164387
    neilhoja 0 0
    politik itu dari asal katanya baik. tapi ketika politik diartikan sebagai pragmatisme...


    tak lebih seperti hewan yang ga punya idealisme kebenaran.


    btw, kebenaran itu apa? ah males lagi deh, ngomong sama sophistician...
    neilhoja 0 0
    Red-White Eagle: jadi pengen tanya sama anda bung. yang jadi standar operasional partai itu, kepentingan rakyat atau kepentingan partai?
    Ibnu Muslim 0 0
    yusro
    [Apakah 2 pernyataan kader partai koalisi itu yang membuat SBY akan memberikan sanksi?]

    sepertinya SBY tidak akan memberi sanksi, karena sanksi bagi pelaku "demo with kerbau" lebih penting dan sangat terkait dengan citra : D

    *citra citra didinding
    diam-diam merayap
    datang seekor "kerbau"
    lalu ditangkap
    neilhoja 0 0
    Ibnu Muslim: kurang uda..


    "...
    datang seekor "kerbau"
    HAP.
    lalu ditangkap"

    ; ))
    NOS 0 0
    Seringkali berwajah ganda: di luar terkesan maha-marahan, jewer-jeweran, tapi di belakang layar terjadi politik bujuk rayu
    olive 0 0
    Setidak-tidaknya orang-orang Golkar & PKS punya keberanian, drpd diem aja....... merka dibayar uang rakyat buat bicara.... bukan dateng, diem, duduk, dapet duit kan?...

    yusro 0 0
    Ibnu Muslim: saya juga sangsi kalo bakal keluar sanksi : ))
    yusro 0 0
    NOS: begitulah politainment : D
    iloenx 0 0
    Red-White Eagle: The Mafia at least still has their code of honor.
    ===
    bahkan komunitas copet pun punya kode etik. Tetapi tidak politisi karena, seperti dikatakan Cicero, politisi itu "...are not born, they are excreted." : ) ; ))
    alakazam 0 0
    iloenx: excreted = ditelek-ke?
    Marshall 0 0
    alah ga usah diambil pusing sm manuver partai.. ujung2nya juga pada stay cool..!!
    botaksakti 0 0
    lah semalem malah ngancam,Bang...."kalau pendukung BY yang enampuluh prosen lebih itu ngamuk....."begitu kira-kira....hopo hora hebat ???: D
    yusro 0 0
    botaksakti: he he he.... di negeri ini memang masih berlaku politik gertak sambal : ))
    Red-White Eagle 0 0
    iloenx: : )) : ))
    Red-White Eagle 0 0
    neilhoja: Based on their performance so far, I'd say they don't give a shit about the people.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: