Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

"Awasi Media Internasional" 2

LayarTantjap LayarTantjap

Jumat, 5 Feb '10 11:01

Pagi di website The Jakarta Post,  mengabarkan pertemuan antara Ibu Negara Ani Yodhoyono dengan para istri Diplomat. Beliau meminta agar Istri diplomat turut mengawasi media internasional yang memberitakan Indonesia secara Negatif. "So, we must stay alert" katanya. Apakah para istri diplomat juga harus memfilter semua pemberitaan mengenai Pak Presiden yang tidak lain dan tidak bukan adalah suaminya, yang belakangan ini selalu memposisikan diri sebagai “orang yang terzholimi” di media?

lihat berita aslinya di :

http://www.thejakartapost.com/news/2010/02/04/wives-diplomats-must-keep-int%E2%80%99l-media-check-says-first-lady.html


Tag: SBY, media watch
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « KONSUMERISME RUANG Copas: Riri Riza Segera Filmkan “Bumi Manusia”-nya Pram »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    kinanthi 0 0
    para istri diplomat bakal rangkap jadi agen2 kopkamtib

    : ))
    Icarus 0 0
    Resiko meletakkan diri jadi "belahan jiwa", bukan? ; ))

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: