Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 13 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 13
Status page | Arsip x

Lagi, Kemplang Pajak Bakrie Marahi Deny 20

Penting +8 laler istana laler istana

Senin, 8 Feb '10 10:42

 

Entah kenapa, setelah membaca berita detik pagi ini, saya teringat ceritera tentang kentut tak berbunyi tapi baunya sangat menyengat yang dikeluarkan oleh seorang tidak bertanggung jawab di dalam sebuah bis yang penuh sesak. Semua mengumpat tapi tidak ada yang mengaku, sampai sang kernet berteriak kencang, "Yang kentut belum bayar !", dan disambut sebuah jawaban spontan seorang pria dengan baju perlente, "enak saja, saya sudah bayar tadi !!".

Kecaman seorang Lalu Mara Satriawangsa, dulu jubir Ical sekarang wakil sekjen Golkar, kepada Deny memang seperti gongongan nyaring anjing penjaga yang setia. Seekor anjing memang hanya mampu menyalak, berharap "musuhnya" lari terkencing-kencing. Lupa kalau gonggongannya tadi akan membuka borok lama dan menyeret tuannya ke ranah pertempuran baru. Politik mutakhir Indonesia adalah perang pembentukan opini. Yang menyalak paling keras dengan corong paling banyak pantas berharap untuk menang.

 

Orang Dekat Ical Minta Denny Tak Alihkan Kasus Century ke Isu Pajak
Indra Subagja - detikNews

Jakarta - Ucapan Denny Indrayana soal politisasi kasus Century kemungkinan didalangi para pengemplang pajak dikecam kubu Aburizal Bakrie. Denny diminta tidak mengalihkan isu Century ke hal-hal lain yang tidak penting.

"Kita jangan mengalihkan perhatian. Proses Pansus Century sudah sangat terbuka dan terang benderang," kata Wasekjen Partai Golkar, Lalu Mara Satriawangsa, dalam perbincangan dengan detikcom, Senin (8/2/2010).

Menurutnya, rakyat sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi di kasus Century. Orang dekat Ical ini meminta Denny agar mengikuti saja prosedur yang ada.

"Saudara Denny jangan mengalihkan isu. Bila yakin tidak bersalah ya maju jelaskan saja. Jangan menuding kiri dan kanan," imbuhnya.

Lalu Mara meyakini bila Pansus bertujuan mengungkap kebenaran. "Tidak berpretensi menjatuhkan orang atau memakzulkan," tutupnya.

Denny memang tidak menyebut langsung siapa pihak-pihak yang mengemplang pajak itu. Namun mengingat posisi Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar, dan partai beringin sebagai salah satu motor pansus, kuat dugaan salah satunya mengarah ke Aburizal Bakrie.

Pada Minggu (7/2) Denny Indrayana menyatakan, "Pejuang antikorupsi selevel Boediono dan Sri Mulyani justru dikriminalkan. Padahal, amat mungkin yang mendesain justru adalah kelompok-kelompok yang punya masalah hukum, tidak taat membayar pajak."

Data dari Ditjen Pajak per 1 Februari, 10 penunggak pajak adalah:

   1. Pertamina (Persero) : Surat Paksa
   2. Karaha Bodas Company LLC : Penyanderaan
   3. Industri Pulp Lestari : Blokir Rekening
   4. BPPN : Surat Paksa
   5. Kalimanis Plywood Industries : Penyitaan
   6. Bakrie Investindo : Surat Paksa
   7. Bentala Kartika Abadi : Surat Paksa
   8. Daya Guna Samudra Tbk : Pelelangan
   9. Kaltim Prima Coal : Surat Paksa
  10. Merpati Nusantara Airlines : Surat Paksa

Sumber: Detik


Tag: pajak, Bakrie
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Gaza akan Kembali Gelap dalam Waktu 24 Jam Siapa Diuntungkan dari Perkembangan ICT? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    Aba Jelos 0 0
    Bau Kentut berbau Politik dunk...he3
    cynical 0 0
    Semua mengumpat tapi tidak ada yang mengaku, sampai sang kernet berteriak kencang, "Yang kentut belum bayar !", dan disambut sebuah jawaban spontan seorang pria dengan baju perlente, "enak saja, saya sudah bayar tadi !!".
    : )) : )) : ))
    iloenx 0 0
    biarlah bunga-bunga dan rerumputan tumbuh di taman.
    biarkan semua isu, termasuk Century dan pengemplang pajak, bertebaran.
    tak usahlah menganggap satu isu muncul agar isu lain tenggelam.
    karena rakyat tak sebodoh yang dipersangkakan.

    ; ))
    lila 1 suka | 0
    istana kesal dengan permainan aboeical yg semakin tak terkendali. Aboeical sediri kagak peduli sama kekesalan istana, baginya mensponsori aksi parlemen jalanan(demo anti SMI dan boediono ) masih jauh lebih murah dibandingkan dgn pajak yg mesti dibayar .
    sawung 0 0
    masih ingat wawancara pertama di wall street jurnal yg menyeret nama ical ke gelanggang century. manarik kalo tau siapa sebenarnya yg mewawancarai buay wsj dan siapa dibelakang yg mendorong wawancara itu : D
    NOS 2 suka | 0
    sawung: Mungkin bisa kirim email ke tom.wright@wsj.com ...: )
    laler istana 1 suka | 0
    sawung: Ah itu karena semua corong di dalam negeri sudah menutup diri atau terbeli (pengecualian pada Tempo dan Kompas). Wajar-wajar saja kalau kegelisahan dan unek unek itu ditumpahkan di sana.

    "Indonesia angel" kata SMI di acara Rossy semalam di Global TV.

    Dari sebuah sumber, Ical sebetulnya ingin kasus pajaknya dibawa ke pengadilan, bukan di dirjen pajak. Karena Jaksa dan Hakim sudah terbeli juga. Jadi bisa di kontrol. Di sisi lain ini adalah kartu truf SMI yang bisa dipakai sewaktu-waktu ketika situasi memburuk. A mexican stand off, if you will. : D

    Demikian.
    MFH 0 0
    ha..ha..si ular bermuka dua itu..: D
    laler istana 0 0
    lila: pastinya memang lebih murah. Herannya sudah punya pesawat, kapal pesiar, heli pribadi, gedung bertingkat, tapi koq ya masih tega nunggak pajak gihu lhooo : D
    sawung 0 0
    NOS: bukan tom yg wawancara. saya kenal kok wni asli yg wawancaranya : p
    lila 1 suka | 0
    laler istana :bakrie brothers sih emang raja tega.liat aja pesta kawinan keluaga yg super mewah. bunga mawar saja mereka spesial import . padahal pd saat yg sama korban lapindo ganti ruginya tak kunjung beres
    sawung 0 0
    laler istana: financial engineeringnya bakrie gila2 gitu.: D tapi menurut kabar angin lapindo itu gak cuma bakrie yg punya saham tapi ring satu laen ada yg punya juga.
    Leksa 0 0
    sawung: mksd lu AY?

    *ngacir...
    pall 1 suka | 0
    lila:

    In short, Ical-lah yang mengalihkan isu pajak ke Century, bukan sebaliknya seperti berita yang dikutip di atas : )
    lila 0 0
    pall: bener banget! Bakrie menyawer uang buat macem2 organisasi dari yang formil sampai yang OTB; Target operasi adalah jatuhkan SMI-Boediono.
    laler istana 0 0
    lila: betul sekali, Bakrie belum memanggil ke kandang anjing-anjingnya. Mesti main kayu sepertinya. Toh militer masih setia jaya di belakang presiden. : D
    lila 0 0
    laler istana: bisa jadi itu alasan mengapa SBY beberapa minggu ini rajin sowan ke markas militer. Hari Minggu y.l SBY menyambangi markas baru marinir di Lampung
    laler istana 0 0
    lila: ya begitulah. mosok punya serdadu dianggurin.

    Katanya sih: "Bapak pasti akan saya lindungi, saya hanya minta Boediono dan Sri Mulyani!", lha sing presiden iku sopo ? *garukgarukkepala*
    lila 0 0
    laler istana:wah..kalau githu sih artinya petinggi serdadu sudah dapet sawerannya Aboeical
    laler istana 0 0
    lila: Oh bukan, itu Aboeical yang ngomong. Serdadu cuma hormat sama yang pake bintang juga. Tinggal tunggu perintah komendan aja.

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: