Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Mau mendukung pengganti lembaga PSSI? 2

Bagus +1 Smart Smart

Selasa, 9 Feb '10 00:56

Mau mendukung pengganti lembaga PSSI? Ikut dalam grup facebook di http://www.facebook.com/groups.php?ref=sb#!/group.php?gid=239708458892. Masuk kesana dan berikan ungkapan dan uneg-uneg anda mengenai persepakbolaan di Indonesia. Di tunggu...


Tag: PSSI
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Kwee Hin Houw, Generasi Terakhir Sin Po (1) Demokrat pasang tarif 50 juta untuk calon bupati »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ndableg 0 0
    jadi..
    facebook adalah lembaga pengganti Politikana?
    kinanthi 0 0
    Ganti pengurusnya aja tuh... Jangan ketularan orang2 pemerintah, sukanya bikin lembaga2 baru yg gak jelas juntrungannya.

    ndableg: : ))

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: