Perokok Berat Tidak Akan Dapat JPK-Gakin dan SKTM 2
Selasa, 9 Feb '10 18:43
Asap rokok terus mengebul walaupun pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan perda tentang larangan merokok, tetapi banyak juga PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terus merokok walaupun perda tersebut sudah dikeluarkan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutyoso dulu itu seorang perokok berat, setelah di boikot oleh istrinya Rini dan anaknya Renny, barulah bang Yos berhenti total dari merokok, jadi peran penting keluarga untuk menghentikan rokok itu sangat penting.
Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Fauzi Bowo atau lebih terkenal dengan nama bang foke akan menghentikan pemberian pelayanan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK-Gakin) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) kepada warga ibu kota yang diketahui sebagai perokok berat.
Kebijakan ini diambil menyusul naiknya jumlah perokok, khususnya kalangan wanita dan anak-anak. Hal tersebut membuat Gubernur DKI Jakarta prihatin. Untuk menekan tingginya jumlah perokok, Pemprov DKI Jakarta harus mengambil langkah-langkah yang lebih konsisten dan tepat sasaran.
Sebagian besar keluarga di DKI Jakarta yang mendapat layanan JPK Gakin dan SKTM ternyata sebagian besar merupakan perokok berat. Bahkan menurut salah satu survei yang dilakukan, sebanyak 22 % dari total pengeluaran selama satu bulan keluarga miskin dihabiskan untuk rokok. Dari data itu, banyak LSM yang meminta Pemprov DKI melakukan penelitian terhadap kasus ini.
Keputusannya akan diambil dari data-data yang ada, sehingga dapat mengambil rumusan kebijakan berdasarkan azas keberpihakan untuk tidak begitu saja memberikan dukungan bagi perokok berat atau memberikan layanan kesehatan gratis bagi warga yang membuang potensi pendapatan keluarga untuk kepentingan yang mubazir tersebut. Artinya bukan dana tersebut bagi Gakin akan dicabut, tetapi jangan kita memberikan dana kesehatan gratis bagi perokok berat.
Saat ini rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga perokok sekitar Rp 113 ribu per bulan yang ditujukan untuk menikmati rokok. Pengeluaran ini lebih tinggi dari dana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan pemerintah untuk mensubsidi rumah tangga miskin sebesar Rp 100 ribu per bulan. Uang kok dibakar-bakar ya, dimana masih banyak orang yang sedang kesusahan, bagusnya uang untuk membeli rokok di sumbangkan kepada pihak yang lebih membutuhkan untuk menolong fakir miskin, korban bencana dan lain sebagainya.
Tag: jakarta, rokok, survei, aceh, facebook, bencana, Sutiyoso, BLT, perokok, Sabang, kilometer nol, DKI, Kesehatan Gratis, Bang Yos, Fauzi Bowo, DKI jakarta, Bang Foke, rachmad yuliadi nasir, Gubernur DKI, JPK Gakin, asap rokok, larangan merokok
Terkait:
-
Menghadapi Pasar Bebas AFTA dan AC-FTA
Jumat, 12 Feb '10 20:41 -
Jakarta Ibukota Sampah Indonesia
Jumat, 12 Feb '10 17:24 -
Jakarta City Planning Gallery
Selasa, 2 Feb '10 21:42
KRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Komentar:
===================
Jika Pemerintah DKI Jakarta akan menghentikan JPK Gakin dan SKTM buat para perokok, berarti pemerintah mengingkari kewajibannya terhadap sebagian besar rakyatnya yang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.
IOW, pemerintah DKI Jakarta ngeles dari kewajiban.
Kesehatan adalah hak dasar warganegara. Tidak ada alasan atau dasar hukumnya untuk menolak menolong rakyat, dengan alasan si rakyat perokok berat.
Orang sudah sakit, ya wajib ditolong, apalagi sudah ada aturan hukum yang mengaturnya.
Yang sakit bukan hanya si perokok berat, tapi bisa jadi istrinya, anaknya, atau anggota keluarga lain yang menjadi perokok pasif.
Apalagi, mereka yang mendapatkan JPK Gakin dan SKTM sudah terdata, yang untuk pendataannya saja memerlukan biaya besar, jangan sampai data tsb. disalahgunakan untuk korupsi.
Bang Foke, aya-aya wae !
Silahkan login untuk memberikan pendapat