Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x

Demokrat pasang tarif 50 juta untuk calon bupati 31

Penting +5 free7 free7

Selasa, 9 Feb '10 01:16

Tobatlah para koruptor dan pemimpin zalim, ingat alam kubur
Tobatlah para koruptor dan pemimpin zalim, ingat alam kubur

Mungkin inilah cikal-bakal mengapa seorang pejabat mesti menghalalkan segala cara untuk meraih harta dan kekayaan.

Bagaimana tidak jika baru mau mendafar sebagai Calon Bupati saja sudah harus membayar 50 juta, lalu bayar berapa lagi untuk terpilih, berapa lagi dana untuk kampanye. Dan berapa besar biaya pendaftaran untuk Calon Gubernur, Calon Menteri, Calon Presiden..?

Mau memimpin kok membayar, berarti kita memakai jasa pemimpin bayaran dong, lha tapi biasanya orang bayaran adalah pekerja professional yang hasil kerjanya memuaskan konsumen.

KEDIRI - Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kediri memasang tarif Rp50 juta untuk setiap calon bupati (cabup) yang mengambil formulir pendaftaran.

Kendati secara ekonomis terkesan mahal, namun cabup yang berminat mengendarai partai pemenang pemilu 2009 lalu itu, relatif banyak.

Hingga saat ini tercatat lima orang cabup Kediri periode 2010-2015 yang telah mengambil formulir pendafataran. Menurut keterangan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kediri Kusyanto, kelima orang dengan nama Sunardi, Nurlaila, Ahmad Mustakim, Yuliantoro dan Bambang Srianto dianggap telah berkomitmen memenangkan pemilihan kepala daerah dan membesarkan Partai Demokrat.

"Namun sejauh ini yang melengkapi persyaratan baru pak Yuliantoro," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/2/2010). Tarif Rp50 juta untuk setiap pengambil formulir pendaftaran, menurut Kusyanto sudah menjadi kesepakatan pengurus partai.

Dana sebesar itu akan dipergunakan untuk mensosialisasikan para cabup kepada konstituen Demokrat. Selain itu, dana itu juga sebagai biaya operasional tim pemilihan daerah yang populer dengan sebutan tim tujuh.

Tim tujuh ini yang bertugas menerima pendaftaran dan mengurusi kelengkapan calon untuk kemudian diserahkan Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat. "Ini hanya membantu tim sembilan bentukan DPP guna memudahkan verifikasi," terang Kusyanto.

Sementara Yuliantoro membenarkan dirinya telah berkomitmen secara serius untuk menjadi kepala daerah. Dengan didampingi Dewan Penasehat Yayasan Puri Cikeas Siti Alfiah Sukidjo, Yuliantoro yang juga pengurus harian Yayasan Puri Cikeas percaya diri bisa memenangkan pilkada di Kabupaten Kediri. "Kami juga telah mendapatkan dukungan moral dari teman-teman Jakarta, "ujarnya.

Apa yang disampaikan Yuliantoro dibenarkan Siti Alfiah yang mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Yuliantoro. Selaku pengurus Yayasan Puri Cikeas, Siti Alfiah mengaku sangat cocok dengan visi misi Yuliantoro. " Dan mudah-mudahan dukungan kami bias berguna," paparnya. - Referensi :news.id.msn.com


Tag: Demokrat, kediri, Calon Bupati, Tobatlah Pejabat
Sebarkan Digg Delicious MySpace

Terkait:

Media Terkait:

    « Mau mendukung pengganti lembaga PSSI? Yang Mana Yang Bos .......? »

    Siapa saja yang merating artikel ini:

    Komentar:

    ndableg 0 0
    gak cuman demokrat kali, ndess..

    *lha wong mau buang air kecil aja mbayar. sekarang apa sih yg nggak bayar?* ; ))
    free7 0 0
    ndableg:

    Aku pikir juga gitu, mungkin partai lain malah lebih gede..... tapi 50 jeti itu guuedee lho ndes , yang jelas itu cermin bahwa asas demokrasi yang udah kita sepakati nggak berjalan sehat
    ndableg 0 0
    free7: kalo calon presiden kira2 berapa tuh?

    sama dia dapetin duitnya darimana?
    free7 0 0
    ndableg:

    Kalau angka pasti-nya aku nggak tau, tapi yang kuamati , kalau Calon Presiden konsepnya bukan personal, banyak pihak yang terlibat dan mendukung dana alias sebuah kerjasama/konspirasi besar, makanya bisa dibayangkan jika si Calon telah terpilih harus gimana terhadap kelompok yang mendukungnya.
    pall 0 0
    ndableg:

    masa ndak tau? kan 6,7 triliun. Dapet dari mana, pasti tau dong...

    : D
    ndableg 0 0
    pall: hush..!

    *nggak kekecilan tuh?* ; ))
    free7 0 0
    pall:

    Yang aku heran, kata Susno kan 6,7 triliun itu udah diselamatkan, bener nggak sih..., kalau bener lalu mengapa bukan segera dilaksanakan pengembalian ke nasabah yang udah pada stress bahkan bunuh diri itu. Malah koar-koaran di pansus.
    iloenx 0 0
    demokrat hanya bersikap lebih terbuka. Ada bagusnya, meski tetap saja bikin miris.
    parpol lain sami mawon, mungkin ada yg lebih parah, tapi malu-malu kucing.... ; ))
    iloenx 0 0
    pall: masa ndak tau? kan 6,7 triliun. Dapet dari mana, pasti tau dong...
    ===
    ghibah...
    pall 0 0
    iloenx:

    LOL : ))
    Silhouette Man 0 0
    free7: sepertinya semalem bukan ini isi artikelnya : D
    free7 0 0
    Silhouette Man:

    Semalem gua lagi iseng mau nakut-nakutin yang pada begadang : D , karena semalem lembur utak-atik , rencananya pagi mau kuhapus, tapi berubah pikiran karena nemu tema menarik : D
    Silhouette Man 0 0
    free7: wakakak emang rada merinding ngeliat gambar itu kalo malem
    Goku 0 0
    iloenx:
    Sepertinya bgt ya, demokrat lebih terbuka. ada baiknya juga biar dicontoh partai lain yang masih malu2 buaya itu : D
    Goku 0 0
    free7:
    gua anggak takut sama gambar pocongan . kalo pocon bener gw kabuur : ))
    kinanthi 0 0
    Dengan ongkos pencalonan bupati yg sampe 5 miliar, biaya formulir 50juta itu kecil bgt si

    *ckck.. geleng2 kepala*
    yusro 1 suka | 0
    Inilah implementasi istilah demokrasi itu mahal : D
    dizzman 0 0
    ndableg: jangan lupa kutipannya bos : D http://politikana…is-aja-bayar
    yusro: bener bos, ongkos demokrasi mahal, apalagi democrazy : D
    free7 1 suka | 0
    kinanthi:

    Ah iya, saya inget , untuk pencalonan mau jadi wali kota saja, mesti menyiapkan 5 M , saya pernah ngobrol dengan seorang calon , itu pun dulu , tahun 2004.


    yusro:
    Hakekatnya demokrasi ya murah, lha wong tinggal masalah mau membuka hati untuk bertoleransi dan kerukunan hidup... yang bikin mahal hama demokrasi-nya : D

    iloenx 0 0
    Goku: Sepertinya bgt ya, demokrat lebih terbuka. ada baiknya juga biar dicontoh partai lain yang masih malu2 buaya itu : D
    ===
    emang buaya punya malu?????
    Wah, kagak percaya gw..... ; ))
    Ibnu Muslim 0 0
    wow 50 jeti : D

    *mungkin itu baru panjar doang
    kinanthi 0 0
    Ibnu Muslim: itu cuma ongkos ambil formulir pendaftaran, bang...

    Kalo buat maju sampai pilkada, habisnya sekitar 5M (sudah termasuk buat partai pendukung dan kampanye), tanpa jaminan menang(!).

    Itu di sebuah kabupaten kecil di pelosok jawa, 4-5 tahun yg lalu.
    Ibnu Muslim 0 0
    kinanthi: emang tidak gampang jadi pejabat daerah : D

    *kudu punya duit yang banyak : ))
    em je 0 0
    wah di kampung ku demokrat juga punya jago buat pilkada
    Wonggantenk 0 0
    Itu kan maharnya, konsekuensi demokrasi
    ndableg 0 0
    dizzman:
    [.. jangan lupa kutipannya bos ..]

    weitss.. ada yg punya hak cipta! : D
    MFH 0 0
    pantasan kalau ga terpilih pilihannya 2: masuk rumah sakit jiwa..atau gantung diri : D
    siluman bawang 0 0
    pall: kok 6.7 sih : D trus yang 13 T yg masuk ke rekening petani dipare2 tu kira2 ada hubunganya nggak : D ups
    neilhoja 0 0
    MFH: heu heu... betul bu. : D
    Veuillez entrer 0 0
    tolong ganti pict nya,,,say serem ngelihatnya,,,apa lagi klo jd headline,dohh!!

    sorry to say,
    ki baraja 0 0
    free7: teriakan rupanya sudah tidak bermakna lagi di mata mereka pak, harus dicari upaya lain dalam hal "penyadaran" ini....

    mereka sudah tidak punya malu dan rasa takut dengan hanya tulisan di media massa dan demonstrasi, kecuali jeruji besi menanti mungkin ada sedikit ngeri ... tapi ....

    Silahkan login untuk memberikan pendapat

    Tentang Politikana... ↓

    ×

    Tentang Politikana

    Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

    Di sini Anda bisa:

    Mari register untuk beraktivitas di sini!        

    in partnership with TEMPO
    Tolak RPM Konten

    Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

    Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
    KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
    Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
    Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

    Silahkan login untuk memberikan pendapat.

    Penulis Tamu:

    Pilihan Moderator: