Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
9olda

9olda

Jakarta

9olda.net

Artikelnya:

Follower (3):

Komentar:

  • koq si ibu ngga bisa ndidik anak unt ngga iri sama temen? usaha dong, nak.. bukannya minta ma ortu sampe maksa2 dan si ibu jadi 'ngga enak' harus ngutang unt meluluskan permintaan… »
  • njalok hi-res ne dong Ndor.. »
  • kyknya si Henny tu milih yg ada wajahnya berdasarkan nama2 paling unik.. : Ayo Hippy »
  • Semua komentar »
  • @9olda »

9olda

Pamor: 0.09

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

ndaru hamatamu 8 Jun 09, 14.12

hihi : D

ndaru hamatamu 8 Jun 09, 13.44

wah ada 9olda juga : D

antyo Mas Paman 10 Apr 09, 3.41

Golda,
Kutunggu tulisanmu yang membandingkan politikus dengan satwa di taman besar itu... : )

kohaku Sri Kirana 8 Apr 09, 18.56

salam kenal mbak golda : )

ndorokakung Ndoro Kakung 7 Apr 09, 15.30

eh ada jeung golda : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: