Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
Mudabentara

Muda Bentara

Sedang menikmati indahnya kuliah di semester satu di salah satu jurusan yang belum jelas diakui apa tidak keberadaannya di UNSYIAH sana .

masih muda, baru kuliah ...

Banda Aceh

www.mudabentara.wordpress.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini Muda Bentara belum mempunyai follower

Komentar:

  • ekonomy cina itu ekonomi biaya murah kan ? katanya ekonomi sampah ya ? »
  • keren bang pedy ... »
  • yang penting realistis kan mas .... eh mas, tambah guanteng aj ya, mirip kayak teungku saya hehhe »
  • Semua komentar »
  • @Mudabentara »

Muda Bentara

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

laoneyk mandolo02 4 Mei 09, 15.55

salam kenal

kohaku Sri Kirana 24 Apr 09, 10.20

Salam kenal : D

leksa Leksa 18 Apr 09, 15.49

angkatan brp Unsyiah?

Fauzan Wonggantenk 17 Apr 09, 21.00

aswrwb....halo

Syarif Syarif 17 Apr 09, 11.32

assalamualaikum wrwb,,salam kenal bro
kerahkan seluruh tentara u/ masuk politikana : D

arsyani arsyani 16 Apr 09, 8.45

kiban...saluem...

Mudabentara Muda Bentara 6 Apr 09, 0.15

halo

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: