Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
aaqq

aaqq

Utrecht, Netherlands

www.aaqq.net

Artikelnya:

Saat ini aaqq belum mulai menulis

Follower

Saat ini aaqq belum mempunyai follower

Komentar:

  • dengan bismillahirohmanni rohim...
    maka saya mendukung pasangan ini di pilpres mendatang..

    : )
    good speech, pak! »
  • KOPAS ah...
    "PKS bergabung dengan Demokrat, dan mendukung SBY-Boediono," ujar Tifatul singkat.. »
  • untuk mereka yang mau mendapatkan PESAN SMS, harap registrasikan no HP mereka >> ini aja sih yang penting.. kalo ndak..yah spam jadinya... »
  • Semua komentar »
  • @aaqq »

aaqq

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

aaqq aaqq 9 Mei 09, 6.29

yup.. betul.. : )
salam balik.. saya masih di utrecht kok : )

Fauzan Wonggantenk 9 Mei 09, 5.38

Mas dari wageningenkah dulunya?

Fauzan Wonggantenk 9 Mei 09, 5.37

saya dari wageningen.....salam dari Pak Hadi

Fauzan Wonggantenk 9 Mei 09, 5.35

aloww...salam kenal

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: