Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
achmadbiz

Achmad Bisri

Artikelnya:

Follower

Saat ini Achmad Bisri belum mempunyai follower

Komentar:

  • Wah rating gak bisa diedit ya hehe, tdnya mau +1 menarik, karena "mouse"nya sensitif jadi ke lucu : ).

    Menarik sekali..., ditunggu sambungannya.... »
  • Booo keren sekali, thanks banget sharing link nya : ) »
  • Ibnu Muslim: wah blogger sejati gmn mas ? enda Forlorn Hermit: hehe syukurlah kalo gitu relatif aman berarti : ) tadinya cuman nulis tentang backlink buat dukungan suatu campaign pemerintah,… »
  • Semua komentar »
  • @achmadbiz »

Achmad Bisri

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

ibnumuslim Ibnu Muslim 21 Agu 09, 13.59

belajar banyak ama blogger sejati, slmt begabung

achmadbiz Achmad Bisri 21 Agu 09, 13.38

Wah terimakasih sambutannya mas Leksa hehe ... salam kenal juga

leksa Leksa 21 Agu 09, 13.03

welcome Bos : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: