Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
addiehf

addiehf

aku dan kau

kuningan

addiehf.jogloabang.com

Artikelnya:

Saat ini addiehf belum mulai menulis

Follower (3):

Komentar:

  • 'o... owwhh.... kamu ketauan.....' dan jikalau benar adanya sms itu, maka semakin membuktikan kepayahan dari sebuah lembaga tinggi komunikasi namun tinggi pula miskomunikasinya : p… »
  • MFH: apa karena beredar isu resuffle, jadi biar keliatan gawenya ya #rpm-lah hasilnya (lol) »
  • jadi kesimpulannya apa neeh ? [dari tulisan di atas + komen2nya] *heuheuheu* »
  • Semua komentar »
  • @addiehf »

addiehf

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

addiehf addiehf 4 Nov 09, 8.38

wah saya bukan penulis di sini om (tapi kepengennya seeh jadi penulis) cuma seorang anak desa yang sedang mengumbar senyuman via form komen aja deh (lol)

salam kenal juga deh : )

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.19

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: