Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 13 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 13
Status page | Arsip x
adiwena

a.di.wena

hatsyim!!!

Bandung

adiwena.wordpress.com

Artikelnya:

Follower (1):

Komentar:

  • bispak? : )) »
  • Pena Budaya: kalo soal kopi Indonesia, yang paling enak itu punyanya "Aroma" [klo ke bandung harus nyoba pokoknya]: D Dan soal pengalaman di negeri asing... ada yang agak2 OOT sih,… »
  • Salut buat Wira : ) »
  • Semua komentar »
  • @adiwena »

a.di.wena

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

nandojamur jamur 20 Feb 10, 22.50

wah. tulisan di blog nya saya suka lo lur..
*bukan maksud mau cyber stalk

gunawanrudy gunawanrudy 27 Mei 09, 12.13

Bukan lah, nak.

guawijaya guawijaya 15 Apr 09, 16.54

salam kenal mas...

adiwena a.di.wena 30 Mar 09, 20.05

sae mas [naha pada make basa sunda?]

antyo Mas Paman 30 Mar 09, 8.29

kumaha kabarnya?

adiwena a.di.wena 29 Mar 09, 22.29

rampes : D

aminhers hersamin 29 Mar 09, 15.36

sampurasun

adiwena a.di.wena 29 Mar 09, 11.59

salam kenal juga : D

ahmad140385 Ahmadmaulana 23 Mar 09, 10.07

Salam kenal yah

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: