Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
afreeze

afreeze

Bogor

afreeze.net

Artikelnya:

Follower

Saat ini afreeze belum mempunyai follower

Komentar:

  • biasa aja ah, lagian mo nuntut etika kayak yang gimana lagi? mereka ngebom gak mikir etika-etika segala.. kalo terlalu dilunakin akhirnya ngelunjak.. toh, finally masyarakat yang akan… »
  • cerita tentang front pribumi nya KGP: http://bogorwatch…ont-pribumi/ Ki Gendeng Pamungkas yang pernah mencalonkan diri sebagai walikota bogor… »
  • heriyadi: yang menang aja yang ditagih, gitu? »
  • Semua komentar »
  • @afreeze »

afreeze

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.40

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

afreeze afreeze 15 Jun 09, 14.57

hahaha.

perempuanapi perempuan api 15 Jun 09, 9.29

oh, mas ini yang pengen pindah dari bogor ke timbuktu ya?
haha...*cari gara2*

afreeze afreeze 24 Mei 09, 3.47

@Wonggantenk: salam kenal juga..

Fauzan Wonggantenk 17 Mei 09, 19.19

salam kenal dulu deh

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: