Politikana

RIP Dulmatin ... 10 RIP Dulmatin 10
Status page | Arsip x
ahmadalimron

muhammad abdullah al amin

dunia nyata

tidak punya

Artikelnya:

Saat ini muhammad abdullah al amin belum mulai menulis

Follower (2):

Komentar:

  • free7: boleh nanti ane ganti pake 99 nama beken asma-asama itu ane tengkulak dalil ini jika berminat silahkan datang ke sini ada banyak ayat bertumpuk digudang siap untuk dilelang »
  • ki baraja: ane lebih pilih selamat

    yang penting selamat. »
  • wah terlalu cepat jadi headline nih. rekor !!! »
  • Semua komentar »
  • @ahmadalimron »

muhammad abdullah al amin

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

israel Israel 15 Nov 09, 0.28

kafirrrrrrrrrrrr .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!

harlaner Harlan Eryandi 27 Okt 09, 16.28

Met gabung, salam. : )

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.06

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

titikuning Ning 27 Okt 09, 9.57

Salam kenal, sangat dibutuhkan orang yang mengoreksi...

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: