Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
atrix

Atrix

Jakarta, DKI

atrix.or.id

Artikelnya:

Saat ini Atrix belum mulai menulis

Follower

Saat ini Atrix belum mempunyai follower

Komentar:

  • ad fitur LBS (location based service) di beberapa provider, dan praktek nya sih ampe skrg pihak yang melacak dan di lacak harus sama2 confirm mereka menggunakan layanan ini. jadi gak… »
  • ya bangsa qt gak sepenuhnya jago nyeleneh koq, banyak pemikir2 hebat di negeri ini .. soal ziva gagal di MU 2009, nyantai aj toh ini cuma ajang mainan Trump dan kroni2 nya doang .. »
  • ya teteap donasi uang pegang peranan penting, gak jauh beda dengan perolehan dana urunan yg diperoleh Obama dalam pilpres AS 2008 .. »
  • Semua komentar »
  • @atrix »

Atrix

Pamor: 0.01

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

atrix Atrix 27 Agu 09, 11.22

salam kenal jg pak ..

andymse AndyMSE 21 Mar 09, 8.19

salam kenal Atrix

atrix Atrix 17 Mar 09, 8.48

Hmm, apa yah ..

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: