Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
banino14

banino14

jakarta

Artikelnya:

Saat ini banino14 belum mulai menulis

Follower

Saat ini banino14 belum mempunyai follower

Komentar:

  • ada yang takut emas didunia habis untuk membeli dunia rupanya.. oh iya prediksinya kebalik, bukan nilainya naik, melainkan turun itu menurut sodara beringer..wateper jadi kebingungan… »
  • pelaporan harta kekayaan mungkin??? »
  • Mudah - mudahan para calon Presiden dan Wakil Presiden menyadari bahwa pemimpin itu adalah pelayan rakyatnya, dan bertanggung jawab penuh terhadap peran dan tindakannya selama berkuasa… »
  • Semua komentar »
  • @banino14 »

banino14

Pamor: 0.25

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

yudiantoro Yudiantoro 7 Jun 09, 7.57

wah Striding Cloud puas banget : ))

Tuvok Striding Cloud 5 Jun 09, 8.54

Sudah angkat tangan, Akhi? Tidak punya argumen lagi sampai-sampai artikelnya dihapus? : ))

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: