Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
bee

Bee

Bee.ography

Malang

beeography.wordpress.com

Artikelnya:

Saat ini Bee belum mulai menulis

Follower (1):

Komentar:

  • Duh, hare gene?! Videonya (mungkin) asli, tapi bendanya tidak. Ini cerita lama dan asli hoax. Cerita dan benda yg nyaris sama juga bermunculan di Aceh, Madura, Trenggalek, Jember,… »
  • Red-White Eagle: Yakin om, adaptasi Brook sesuai dgn Mahabharata? Banyak orang India yg bilang itu filem gak sesuai loh. Sentuhan baratnya terlalu kental dan banyak menghilangkan hal2 penting… »
  • Ayo yg label, yg label... sayang anak, sayang anak... cuman seribu, pak, bu. *ngider* : ))

    Sori, kebiasaan ngerusuh di ngerumpi.com susah ditahan. : D »
  • Semua komentar »
  • @bee »

Bee

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

krisnov krisnov 9 Jan 10, 10.19

salam kenal.

Fauzan Wonggantenk 6 Mei 09, 23.39

salam kenal bro

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: