Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
blogpreneur

Blogpreneur

Artikelnya:

Follower

Saat ini Blogpreneur belum mempunyai follower

Komentar:

  • Muhammad Tamim Pardede: Idem pak... saya turut mendukung di samping pak Pardede

    biar org yg ngakunya cerdas ituh, njawab »
  • Casper: obeng ituh memang suatu standard dari blogger yang menandakan pengakses web tersebut adlaah admin sekaligus penanda bahwa blog tersebut bisa di setting ( widgetnya / element-nya… »
  • Smoga saya salah.. tapi kok pembicaraan ini lebih bagus kalo sampaikan di Ngrumpi.com ... branding nya lebih dapet .. : D »
  • Semua komentar »
  • @blogpreneur »

Blogpreneur

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

adventm Esemge 1 Okt 09, 12.36

Hai..

gery gery 12 Jul 09, 12.42

alow bro ...

blogpreneur Blogpreneur 9 Jul 09, 11.54

nope... bukan wirausaha tapi online strategy, dan social media

memed jeung Medya 9 Jul 09, 0.30

salam kenal bung arham haryadi...
http://road-entrepreneur.com
blog anda tentang wirausaha ya?

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: