Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
bon

bonardomaulana

Penerjemah yang suka nulis dan motret

Jakarta

Artikelnya:

Follower

Saat ini bonardomaulana belum mempunyai follower

Komentar:

  • iloenx: Saya sih melihatnya segala jenis angkutan itu ruang publik, termasuk taksi; dan ruang publik yang hidup semestinya turut memanusiakan orang-orang yang tergabung di dalamnya.… »
  • lehernya ditebas oleh segerombolan pembunuh bayaran yang disewa Mark Antony. »
  • Slamet Abdul Sjukur, si komposer itu, suatu kali pernah ditanya petugas kelurahan ketika sedang mengurus KTP mengenai agamanya. Pak Sjukur, dengan santainya menjawab bahwa ia ingin… »
  • Semua komentar »
  • @bon »

bonardomaulana

Pamor: 0.13

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

bon bonardomaulana 10 Feb 10, 9.46

Terima kasih, Darsina. Salam kenal juga : )

rabanco iloenx 10 Feb 10, 9.21

artikel yang keren, bahkan inspiratif.
maaf, salah rating. : )
salam kenal.....

bon bonardomaulana 1 Apr 09, 15.51

halo, mas, salam kenal

guawijaya guawijaya 1 Apr 09, 15.29

Slamat siang, malam, sore dan pagi mas...
Salam kenal....

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: