Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
csyuli

csyuli

Indonesian

Jakarta

Artikelnya:

Saat ini csyuli belum mulai menulis

Follower

Saat ini csyuli belum mempunyai follower

Komentar:

  • Striding Cloud: Jangan salah paham, saya tidak menuduh anda sm sekali.. ; ) Yg saya utarakan di atas hanya pendapat saya terhadap pernyataan Bapak SBY.. Btw, trims artikel nya, memberi pandangan… »
  • saya sependapat kalau kemungkinan apa saja bisa terjadi, termasuk kalau bomkemarin dianggap sebagai usaha pembunuhan terhadap SBY.. Tp, mnrt saya kok "too early" ya dugaan SBY kalo… »
  • Sangat disayangkan ucapan SBY sesaat setelah terjadinya bom, saya rasa justru membuat kecemasan baru di masyarakat akan situasi politik yang tdk kondusif.. Seharusnya saat2 seperti… »
  • Semua komentar »
  • @csyuli »

csyuli

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: