Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
cumipeyang

cumipeyang

Koki spesialis sop IGA Kambing
dan serba Kambing

Concat Jogja

Artikelnya:

Saat ini cumipeyang belum mulai menulis

Follower

Saat ini cumipeyang belum mempunyai follower

Komentar:

  • coba yang nyensor MISNO duaji
    : )) »
  • selamat jalan ponakanku »
  • رَبَّنَا اغْفِرْلَ نَا وَتُبْ عَلَيْنَا ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّا بُ الرَّحِيْ مُ »
  • Semua komentar »
  • @cumipeyang »

cumipeyang

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.22

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

cibro cibro 6 Okt 09, 16.50

salam kenal... sorry telat bales... da lama gak buka profil... ; ))

rabanco iloenx 11 Jul 09, 17.49

pengen nyoba deh sop iga kambing dan semua yang serba kambing. meski tetap mesti hati-hati sebab ada darah tinggi. salam kenal wan'z

memed jeung Medya 4 Jul 09, 23.35

uraian anda tentang sufi, sangat menarik
kenapa belum menulis?

http://mimik.blogspot.com/

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang politik dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: