Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
danny21

Ardani P

Surabaya

izarut.blogspot.com

Artikelnya:

Follower (1):

Komentar:

  • Ide soal software pengenalan dini bencananya bagus juga sih, tapi sayang juga pasang hardware early warning kalo akhirnya dicuri juga sama orang2 ga bertanggung jawab. Jadi, pengetahuan… »
  • Setuju sih sama Red-White Eagle: ga da yang namanya pure language. Bahasa satu bangsa akan mempengaruhi bahasa bangsa lainnya. Diatas udah ada yang ngasih contoh pensil, dulu aku pernah dikasih… »
  • *Belum baca komen* Berarti Anda menganggap kalau yang mayoritas selalu salah/ menyalahgunakan kekuasaan dan yang minoritas selalu benar (karena menentang kekuasaan)? Sori, cuman kecimpulan… »
  • Semua komentar »
  • @danny21 »

Ardani P

Pamor: 0.09

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

kunyuk DorZie 20 Jul 09, 22.18

makasih rating jeleknya, salam kenal.. semoga cepet lulus ya

Denni Denni 15 Mei 09, 16.42

dah tak jawab....
baca yang teliti ya...
ngetiknya capek juga

retno Retno I Palupi 12 Mei 09, 15.47

salam kenal Ardani..

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: