Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 9 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 9
Status page | Arsip x
denologis

denologis ybs

sekedar bocah biasasaja

Kota Reyog

blog.biasasaja.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini denologis ybs belum mempunyai follower

Komentar:

  • Btw, spacenya untuk Barat kurang tuh....

    At all, semoga saja CaNabi ini bukan Orang Indonesia. Karena Indonesia saya bukan yang hanya berbudaya saling tuduh. : ) »
  • Jusuf Kalla......... : ) »
  • seperti itu : )) »
  • Semua komentar »
  • @denologis »

denologis ybs

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

ndarualqaz ndarualqaz 21 Mei 09, 21.24

salam kenal juga sodara...

meliaf MFH 21 Mei 09, 11.12

salam kenal juga...ya'

denologis denologis ybs 24 Apr 09, 11.02

Om Leksa tau aja....
tapi nggak ah, ni tetep biasasaja kok. : )

leksa Leksa 23 Apr 09, 15.35

seorang bocah biasasaja,.. degan tampilan luarbiasa?

halah

lam kenal balik, bro..

andymse AndyMSE 22 Apr 09, 15.36

salam kenal denologis ybs... tukeran link yuk! (lmao)

denologis denologis ybs 21 Apr 09, 12.21

silam kanel Logical Fallacy : D

fallacy Logical Fallacy 19 Apr 09, 18.41

salim kenil..... : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 49

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: