Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 4 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 4
Status page | Arsip x
dewo

~Dewo

Jawa

dewo.wordpress.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini ~Dewo belum mempunyai follower

Komentar:

  • Untunglah PKS tidak menang. »
  • Banyaknya pembaca artikel (tapi tidak memberikan rating & komen) mempengaruhi popularitas artikel ga ya? Mungkin perlu ditampilkan counter pembaca artikel tsb. »
  • Seandaikan copy-paste, seharusnya disebutkan sumber & nara sumber-nya. »
  • Semua komentar »
  • @dewo »

~Dewo

Pamor: 0.01

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

dewo ~Dewo 22 Mei 09, 19.42

Kenapa dgn orang Yogya Bro?
*kura2 dlm perahu*

google Google 22 Mei 09, 18.31

Assalamualaikum antum,

Ati2 dengan org Yogya : ))

ndaru hamatamu 22 Mei 09, 15.15

coba pakai proxy bung : )

ndaru hamatamu 22 Mei 09, 14.54

bisa di gw : )

ndaru hamatamu 22 Mei 09, 14.16

masa ga bisa diakses? mungkin dihapus ya : )

danalingga GaraMata 21 Mei 09, 20.32

test

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: