Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
dhekawans

dhekawans

Artikelnya:

Saat ini dhekawans belum mulai menulis

Follower

Saat ini dhekawans belum mempunyai follower

Komentar:

  • kepemimpinan bangsa ini akan di Lanjutkan oleh JK-WIN yg dpt membawa kita ke Jalan Keluar dari kesulitan yg sedang di alami bangsa ini.

    Lebih Cepat Lebih Baik »
  • SBY Lanjutkan tanpa JK hanya menjadi Lanutan...

    »
  • pembohong musti di Hanyutkan dr pemerintahan...

    L ebih Cepat Lebih Baik
    »
  • Semua komentar »
  • @dhekawans »

dhekawans

Pamor: 0.09

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

macanwigit LCFR 20 Jun 09, 20.52

spamspamspamspamspamspamspamspamspamspamspamsp amspamspamspamspamspamspamspamspamspamspamspam spamspamspamspam

Jangan dijadiin hobi lah...

faaz_alqassam alakazam 14 Jun 09, 0.15

sekalian nyebar tautan di profile aja... : ))

heriyadi heriyadi 8 Jun 09, 20.56

ngga usah promosi satu artikel di komentar semua artikel yang lain deh

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: