Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
disertio

TruthSeeker

Artikelnya:

Follower (2):

Komentar:

  • Kalo juni, rakyat Sibuk nonton bola, jadi suasana lebih adem : )) »
  • anti-fenomena: apa lagi kalau suka dugem : )) »
  • Ah link-nya error, ini yg bener : D : Pasca gempa Haiti: http://bit.ly/haar phaiti pasca Katrina: http://bit.ly/katr inahaarp Keduanya menunjukkan adanya intensitas transmisi HAARP yg… »
  • Semua komentar »
  • @disertio »

TruthSeeker

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

wijayalabs wijaya kusumah 27 Feb 10, 16.46

salam kenal mas, ikut amprokan blogger yuuk!


salam
Omjay

andysyoekryamal Andy Syoekry Amal 22 Feb 10, 18.08

salam kenal

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.11

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: