Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 14 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 14
Status page | Arsip x
dodi

dodi

Jakarta

gravity.web.id

Artikelnya:

Follower

Saat ini dodi belum mempunyai follower

Komentar:

  • artikel ini kan ditulis sebagai jawaban artikel lain di Kompas. yah, komentator pun harus betul2 membaca sebelum komen busa-busa. »
  • WTF? »
  • agus martowardojo jadi cawapres? andalah orang pertama yang mengemukakan ini.

    tergesa-gesa sekali. »
  • Semua komentar »
  • @dodi »

dodi

Pamor: 0.09

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

ichanx ichanx 30 Apr 09, 23.06

tolong ya itu avatar... dari gw kenal elu beberapa taun lalu ampe sekarang kok gak pernah ganti?

syaifuddin syaifuddin 21 Apr 09, 23.05

salam kenal dod.

gunawanrudy gunawanrudy 17 Apr 09, 21.00

juga nambahin : p

salam kenal : )

danalingga GaraMata 17 Apr 09, 13.22

nambahin komen di sini

dodi dodi 12 Apr 09, 21.33

hayah, baru sekali ini ngelongok halaman profil *tambahin lokasi ama web*

9olda 9olda 10 Apr 09, 3.32

koq kosong?

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: