Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
donnyreza

donnyreza

Bandung

mind.donnyreza.net/

Artikelnya:

Saat ini donnyreza belum mulai menulis

Follower

Saat ini donnyreza belum mempunyai follower

Komentar:

  • dizzman: masalahnya ada pada penegak hukumnya, kan? dengan keberadaan KPK sekarang, saya pikir cara pembuktian terbalik ini akan cukup efektif memberikan shock-therapy bagi pejabat… »
  • dizzman: saya kira 'yang bersangkutan' bisa dimintai keterangan soal siapa saja yang terlibat. Orang2 yang 'dituduh' pun harus siap membuktikan kalau dia juga gak korupsi. Hehe, masa… »
  • Ya, pembuktian terbalik. Seorang pejabat publik mesti siap dituduh korupsi, sampai dia bisa membuktikan bahwa uang yang diperolehnya bukan melalui jalur korupsi. Saya kira hal semacam… »
  • Semua komentar »
  • @donnyreza »

donnyreza

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: