Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
donyalfan

Dony Alfan

Surakarta

putradaerah.wordpress.com

Artikelnya:

Follower

Saat ini Dony Alfan belum mempunyai follower

Komentar:

  • Bukankah politik bisa menyentuh seluruh aspek kehidupan? »
  • Semoga dia katut daftar 100 itu lah, supaya orang luar tambah melirik Indonesia : D »
  • Ya, sekarang ini apapun bisa dipakai buat 'jualan'. Haha! »
  • Semua komentar »
  • @donyalfan »

Dony Alfan

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

mpokb mpokb 1 Mei 09, 9.57

ketemu lagi sama putradaerah di sini : )

mrbambang mrbambang 26 Apr 09, 1.59

TUKERAN LINK DONK (tm)

denologis denologis ybs 23 Apr 09, 16.44

salam kenal mas Dony Alfan! ikutan pak AndyMSE tukeran link dong.... : ))

kohaku Sri Kirana 19 Apr 09, 13.20

salam kenal : D
mumet? apa maksud anda mumet?

hermansaksono Herman Saksono 9 Apr 09, 9.44

Woalah ada putradaerah!

gunawanrudy gunawanrudy 6 Apr 09, 14.24

wakakakaa... : ))
makloem, sudah ngejunk semenjak sebelum politikana rilis. : p

andymse AndyMSE 19 Mar 09, 9.53

salam kenal mas dony... tukeran link dong!

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: