Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x
edka

edka

Artikelnya:

Follower (1):

Komentar:

  • tes »
  • Striding Cloud: saya juga bilang "bisa mencapai 30.000 trilyun". Intinya penulis di artikel tsb memperlihatkan keuntungan besar2an yg didpt perusahaan tsb yg perbedaannya jauh sekali dgn pendapatan… »
  • kalau masalah sanggup sih saya rasa SDM kita sudah cukup banyak dan bahkan mereka sudah berkerja di perusahaan2 pertambangan di timur tengah. Jadi apa lagi yg ditunggu oleh pemerintah,… »
  • Semua komentar »
  • @edka »

edka

Pamor: 0.35

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

gajahmada Muhammad Tamim Pardede 7 Feb 10, 14.31

si mungil yang dapat mengalahkan raksasa kafir...hehehehehehe...terus berjuang walau sampai berdarah darah...hehehehe

gajahmada Muhammad Tamim Pardede 14 Jan 10, 7.47

tolong baca artikel saya : kembalikan kekuasaan kepada rakyat

gajahmada Muhammad Tamim Pardede 16 Des 09, 19.38

salam kenal edka

krisnov krisnov 2 Des 09, 17.43

Salam kenal. Senang membaca komen saudara.

yashatorricelli Icarus 1 Des 09, 11.31

Siang!

Pasang avatar dong. Maklum, lagi rada paranoid ini. : D

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: