Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
elangmerah

Elang Merah

Artikelnya:

Saat ini Elang Merah belum mulai menulis

Follower

Saat ini Elang Merah belum mempunyai follower

Komentar:

  • nisbi: 4? yang dari usbekhistan itu punyanya anis mata, sekjen psk eh pks hue hue hue... itu klo gw gak salah loh »
  • Pak Numberi ikut gayanya Pak Beye aja... "Bukan wilayah saya... bukan wewenang saya..." Sambil tangan kanan di tangkupkan ke dada (dada sendiri maxsudnya), pasti aman tuh...! »
  • lila: bini tiga, berarti masih ada slot satu yg kosong. Jangan-jangan bener tuh Menkominfo yg baru ini lagi cari sensasi baru, dengan sejenis seperti beye itu he he he empuuuk...: p »
  • Semua komentar »
  • @elangmerah »

Elang Merah

Pamor: 0.09

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.07

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: