Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 15 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 15
Status page | Arsip x
even

Ev

Seorang pemimpin itu harus bisa mengevaluasi apa yang telah dilakukan olehnya atau orang lain saat ini atau masa lalu dan kemudian merentangkan solusi dan ide baru agar tidak jatuh seperti keledai

bogor

Artikelnya:

Follower (3):

Komentar:

  • Pa Tifa nanti Bu Ani cemburu lo...hak paten membaca tubuh SBY kan cuma ibu Ani... »
  • waw,,sungguh keren....etnis tiong hoa juga bagian dari bangsa Indonesia...yang berjuang untuk nusa dan bangsa... »
  • bingung antara lucu atau tidak????
    yang jelas MUI hanya sekedar lembaga moral saja...dan tentu tidak mengikat.... »
  • Semua komentar »
  • @even »

Ev

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

ordinary_kid Ordinary Kid 25 Jun 09, 16.29

salam kenal

muhipro muhipro 23 Jun 09, 15.44

salam kenal bude..

Xaliber Xaliber von Reginhild 13 Jun 09, 16.24

Halo Epen...

theraden Raden 4 Mei 09, 16.50

salam kenal ...

even Ev 2 Mei 09, 10.26

salam kenal juga....
mas....

Fauzan Wonggantenk 1 Mei 09, 15.29

salam kenal....btw, mas apa mbak sih?

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: