Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 6 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 6
Status page | Arsip x
galeshka

shinte galeshka

DKI Jakarta

galeshka.wordpress.com

Artikelnya:

Saat ini shinte galeshka belum mulai menulis

Follower

Saat ini shinte galeshka belum mempunyai follower

Komentar:

  • hmmm ...
    emang di Indonesia ini kayaknya lebih penting idol-idolan dari pada prestasi pengetahuan deh ... »
  • cuma mau komentar untuk ilustrasi awal tentang serangan Jepang ke Pearl Harbour. Penulis disini menginsinuasikan bahwa FDR mengetahui mengenai detail serangan Jepang ke Pearl Harbour… »
  • Cuma bisa inget quote ini:

    Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - George Santayana »
  • Semua komentar »
  • @galeshka »

shinte galeshka

Pamor: 0.06

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

galeshka shinte galeshka 18 Apr 09, 23.27

memethmeong,
lha ini foto saya waktu masih muda lho mbak : p
nulis sesuatu ? bentar ah, nikmati jadi komentator dulu : ))

@Wonggantenk
salam kenal juga masbro : )

Fauzan Wonggantenk 18 Apr 09, 20.00

salam kenal

memethmeong memethmeong 19 Mar 09, 10.55

ha, avatarnya ini lagih ini lagih : p

write sumthing! : )

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: