Politikana

Setelah kopdar Politikana, kata ... 7 Setelah kopdar Politikana, katanya Obama juga akan mengadakan Kopdar *hihihi* 7
Status page | Arsip x
gamal

Gamal

bukan pribumi

Stockholm, Sweden

Artikelnya:

Follower

Saat ini Gamal belum mempunyai follower

Komentar:

  • Semasa aku masih di Jakarta, tukang mie ayam langgananku sudah memanfaatkan teknologi telepon seluler. Aku tinggal kirim sms: "mas, klo udah nyampe depan rumahku, langsung bikin mie… »
  • Sepertinya Di Carlo melontarkan serapah "porco dio!" yang artinya "tuhan babi!" »
  • kalau SBY termakzulkan dan yang menggantikan adalah Ical memang bahaya, bisa tenggelam lumpur bangsa ini »
  • Semua komentar »
  • @gamal »

Gamal

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

rachmadyuliadinasir rachmad yuliadi nasir 27 Okt 09, 11.34

salam untuk semua penulis politikana
rachmad yuliadi nasir

http://www.kompas…madbacakoran
http:/ /www.kompas…logspot.com/

gamal Gamal 21 Mei 09, 23.06

urang sakola deui euy di dieu

ichanx ichanx 21 Mei 09, 23.02

mal... ai ente teh di swedia nanaonan? bosen di jakarta nyak? nitip bule hiji lah =))

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: