Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 13 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 13
Status page | Arsip x
gwibisono

Gunawan Wibisono

Bangkok

www.facebook.com/gwibisono

Artikelnya:

Follower (1):

Komentar:

  • guru :"kalau begitu siapa yg salah/"
    murid : "rakyaaat"
    guru : " kok Bisa "
    Murid " "udah tau ga becus masih dipilih juga"
    guru : "pinter anak2"... »
  • hmm rata2 istri yg bercerai kemudian melepas jilbab & binal mungkin ekses atau : pelampiasan atas kungkungan yg ekstrim spt mantan vokalis krakatau band juga.. »
  • Dizzman, saya khawatir kl yg terpilih justru majority ga capable, tinggal tunggu saat kehancurannya sj

    Veuilez enter : kirim dong fotonya ke Japri wkwk »
  • Semua komentar »
  • @gwibisono »

Gunawan Wibisono

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

tin2 Veuillez entrer 26 Sep 09, 6.04

salam kenal maz,

gwibisono Gunawan Wibisono 28 Jun 09, 16.46

salam kenal LCFR.. kepanjangan apa tuh mas/mbak?

macanwigit LCFR 28 Jun 09, 9.04

Salam kenal mas : D.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: