Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 8 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 8
Status page | Arsip x
hafudo

hafudo

Artikelnya:

Follower

Saat ini hafudo belum mempunyai follower

Komentar:

  • bung intel ini emang kreatip kalo masalah sotosop.. ; )) »
  • ayo lempar jumrah rame-rame ; )) »
  • imogiri: enak lagi klo guru TK Boss... biasanya kalimat yang sering diucapkan ..
    "Ayo diulangi lagi..." : )) »
  • Semua komentar »
  • @hafudo »

hafudo

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

si_jliteng si_jliteng 23 Jul 09, 21.08

o... kalau aku di seputaran godean mengalor...
(pokoknya ndesoooooo banget...)
wah apes tenan aku, maunya KOPDAR and dapat kaos , tapi batal gara-gara akunya terlalu sombong untuk bertanya, akhirnya tersesat di UGM
Bolak-balik, mondar-mandir, hilir-mudik antara balairung dan foodcourt, tapi kok nggak keliatan manusia yang pada kongkow ya ???

salwa wawajie 23 Jul 09, 17.20

salam kenal juga bung...

si_jliteng si_jliteng 23 Jul 09, 12.56

salam kenal juga, ....
panjenengan yogya seputaran mana ???

ndableg ndableg 13 Jul 09, 9.53

hai..

memed jeung Medya 28 Jun 09, 14.49

salam kenal pak Hafid Zaini

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (83% Tidak) 48

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: