Politikana

12 Maret adalah "World Day Agai ... 9 12 Maret adalah "World Day Against Cyber Censorship" 9
Status page | Arsip x
indraya

Indrayana MB.

Dikutip dari sebuah situs seorang sahabat:
========= ================== =========
"Tidak perlu menunggu lama bila rakyat adalah alasannya dan bila komitmen bagi kesejahteraan adalah taruhannya".
===== ================== =============

Jakarta

jejaknusantara.blogspot.com

Artikelnya:

Saat ini Indrayana MB. belum mulai menulis

Follower

Saat ini Indrayana MB. belum mempunyai follower

Komentar:

  • Yup... Buku setebal 183 halaman, dijual dengan banderol 36000 rupiah saja... Pusat Buku Departemen Pendidikan Nasional harusnya bisa meniru... Atau malah lebih murah lagi... Terutama… »
  • Yup... Kalau anak buah tidak menjalankan perintah atasan...??? Kalau menjalankan perintah atasan, di tulis di bukunya Sintong, mencalonkan diri jadi capres di ungkit-ungkit masa lalunya...… »
  • Yup... Versi online bisa dilihat di situs resmi Time di http://www.time.c…3644,00.html Jadi ya jangan lihat di situs 4chan.org... Dari… »
  • Semua komentar »
  • @indraya »

Indrayana MB.

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 50

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: