Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 11 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 11
Status page | Arsip x
isnan

isnan

Artikelnya:

Follower

Saat ini isnan belum mempunyai follower

Komentar:

  • kembali seperti yg dulu malu NGAKU sbg pegawai pajak sejak pernyataan SD, "pegawai pajak pangkat rendah duitnya 25M". »
  • sebagai pembelajaran, meskipun punya banyak uang kemudian ikut partai bukanlah cara yang aman untuk menyelamatkan diri. Pak Misbakhun kok gak ikuti cara-2 seniornya, Pak FB, yg terima… »
  • serius baca ternyata tak ada pantunnya Pak Tif, yang aku suka dan tunggu-2 adalah pantun beliau... »
  • Semua komentar »
  • @isnan »

isnan

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

yudiantoro Yudiantoro 3 Feb 10, 18.10

matur suwun, nanti saya email nggih mas

spidolhitam spidolhitam 1 Feb 10, 9.08

?????????????

dizzman dizzman 5 Okt 09, 13.45

salam kenal om, trim atas pencerahannya. Moga2 semakin banyak petugas pajak seperti Anda.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: