Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 17 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 17
Status page | Arsip x
ivanlanin

Ivan Lanin

Wikipediawan, narablog, pencinta bahasa Indonesia, pendukung sumber dan isi terbuka.

ivanlanin.wordpress.com

Artikelnya:

Follower (10):

Komentar:

  • Saya pikir ini adalah jalan pintas pemerintah untuk mengendalikan konten di Internet yang tak bisa dipungkiri memang cukup banyak yang tidak "sehat" untuk dilalap semua usia. Mungkin… »
  • Saya setuju bahwa sebenarnya tidak sulit. Masalah yang perlu dipikirkan mungkin adalah (1) kemampuan bahasa Indonesia sendiri kadang belum terlalu mantap, (2) bahasa daerah sudah mulai… »
  • Terima kasih juga telah sedikit membuat saya mengurangi kadar keapolitisan saya. Diskusi kemarin sangat inspiratif. »
  • Semua komentar »
  • @ivanlanin »

Ivan Lanin

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

jayengbudiharyono Jayeng 28 Jan 10, 8.29

Salam kenal Mas Ivan.

mfarid m farid w makkulau 25 Jan 10, 11.58

salam kenal ...

ivanlanin Ivan Lanin 23 Jan 10, 10.30

Salam kenal juga.

doeh doeh 23 Jan 10, 2.30

Salam, numpang follow Mas : )

poncoreko Ponco Reko 18 Jan 10, 2.51

Salam kenal Mas Ivan.

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: