Politikana

Kopdar Jogja Politikana hari in ... 6 Kopdar Jogja Politikana hari ini, 15 Maret 2010! 6
Status page | Arsip x
japar

Jaka Sembung Bawa Golok

Artikelnya:

Follower

Saat ini Jaka Sembung Bawa Golok belum mempunyai follower

Komentar:

  • Pendapat saya, keyakinan saya , Abu Bakar Baasyir itu termasuk golongan JAHIL MURROKAB tapi saya tidak memaksa orang berkata begitu. »
  • "Dari partai nggak ada yang kritik gua kok. Partai MUJI SEMUA," demikian kata Ruhut dengan yakin.

    Ya berarti partainya memang JAHIL MUROKAB alias GUOBLOK KUADRAT semuanya... »
  • Dengan maksud Objektif, hasil kerja Pak Susno selama menjadi Kapolda Jabar saya kasih predikat "Superb" alias "Luar Biasa". Contoh kecil: silahkan sekarang bikin SIM di Bandung, Calo-Calo… »
  • Semua komentar »
  • @japar »

Jaka Sembung Bawa Golok

Pamor: 0.31

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

Fauzan Wonggantenk 13 Mei 09, 22.57

salam kenal mas...

alexcobain Alex© 7 Mei 09, 16.52

Meski gak bawa golok, saya kembung.... eh, saya komen deh.

salam kenal : D

japar Jaka Sembung Bawa Golok 28 Apr 09, 0.52

No comment

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (84% Tidak) 51

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: