Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 15 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 15
Status page | Arsip x
jeka

Jeka

Anak desa yang pernah kuliah tapi sekarang sudah tidak lagi.
sebagian alat kerjaku kupajang di avatar agar mengingatku untuk bekerja juga, tidak hanya nongkrongin politikana. Harap maklum wong ndeso.

sleman

Artikelnya:

Follower

Saat ini Jeka belum mempunyai follower

Komentar:

  • Dalam dataran pelaksanaan syariah Islam dibagi dalam dua wilyah, yakni wilayah privat dan wilayah publik. Pelaksanaan syariah dalam wilayah privat tidak membutuhkan adanya negara.… »
  • kaciiihan deh lo baru nyadar kalau punya pemimpin seperti itu. »
  • Demokrasi jelek, Pan-arabisme tidak lebih baik dari Demokrasi »
  • Semua komentar »
  • @jeka »

Jeka

Pamor: 0.03

Komentar:

Silahkan login untuk memberikan komentar.

krisnov krisnov 17 Mei 09, 23.42

Assalamu'alaikum.Warahmatullahi.Wabarakatuh.

Terimakasih untuk dukungannya selama ini. Semoga tetap istiqomah. Wassalam.

Fauzan Wonggantenk 17 Mei 09, 19.21

Jeka
saia pengen tetap ganteng dan kaya sampe tua

Fauzan Wonggantenk 16 Mei 09, 21.21

salam kenal bos

jeka Jeka 6 Mei 09, 12.04

lam kenal juga.
aku bukan kloningan lho.
independen personal

kohaku Sri Kirana 5 Mei 09, 19.33

salam kenal, kloningan siapa ini? : D

Denni Denni 22 Apr 09, 0.27

salam kenal boss.....tmnya syarif??

Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: