Politikana

HTI: Obama ga jadi datang itu g ... 16 HTI: Obama ga jadi datang itu gara-gara kami *uhuk* 16
Status page | Arsip x

Artikel arya

Mengapa Boediono?   30 Menarik +7 Meski belum resmi, nyaris pasti Susilo Bambang Yudhoyono akan memilih Boediono menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2009 nanti. Mengapa Boediono?… arya arya - Rab, 13 Mei '09 12:50
Seberapa Hafal Anda kepada Parpol dan Nomornya?   11 Menarik +3 Tanpa memakai alat bantu (baca berita, nonton tivi, atau gugling), berapa banyak parpol peserta pemilu yang Anda hafal nomor urutnya? arya arya - Rab, 18 Mar '09 21:51
Batasan Memakai Fasilitas Negara saat Pejabat Berkampanye   10 Menarik +3 Melarang penggunaan fasilitas negara ketika seorang pejabat negara berkampanye ternyata memiliki wilayah abu-abu juga. Sampai di mana batasnya? arya arya - Rab, 18 Mar '09 04:23


Tentang Politikana... ↓

×

Tentang Politikana

Tempat buat kita ikut bicara dan berbuat tentang ÒpolitikÓ dalam arti yang luas.

Di sini Anda bisa:

Mari register untuk beraktivitas di sini!        

in partnership with TEMPO
Tolak RPM Konten

Debat: Depkominfo membuat RPM Konten Multimedia, untuk mengatur penyelenggara konten. Dalam masa uji publik, RPM tersebut menjadi polemik. Ada yang menilai RPM itu bertentangan dengan UUD. Tapi ada pula yang mendukung. Setujukah Anda dengan RPM tersebut? (85% Tidak) 52

Ya: Ibarat pengemudi di jalan raya, perlu dibuat rambu-rambu dalam bentuk peraturan. Mereka yang berteriak mengenai kebebasan berinternet itu seperti 'pak ogah' yang sering mengatur di jalan. Ketika jalanan menjadi tambah parah, para juru atur lalu lintas tersebut malah kabur.
KRMT Roy Suryo NotodiprojoKRMT Roy Suryo Notodiprojo, Anggota Komisi I DPR RI
Tidak: Pada prinsipnya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), sehingga sudah selayaknya diatur tidak dalam tingkatan PP atau Permen, tapi harus dengan Undang Undang.
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D.Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., Ketua Mahkamah Konstitusi

Silahkan login untuk memberikan pendapat.

Penulis Tamu:

Pilihan Moderator: